Ads (728x90)



SURABAYA – Terbitnya Perda Nomer 5 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Menara Telekomunikasi Bersama yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya guna untuk melakukakn penataan terhadap penyelenggara telekmunikasi agar semua penyedia jasa telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta harus mempunyai ijin operasional menara telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.

Dimana ijin tersebut dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta harus memiliki ijin IMB dari Dinas Ciptakarya dan Tata ruang yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika( Diskominfo), Dinas Perhubungan dan Badan Lingkungan Hidup(BLH) kota Surabaya sesuai dengan Bab V terkait Perizinan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama Pasal 16 dan 17 Perda Nomer 5 Tahun 2013.

Seperti yang diungkapkan Kabid Postel Diskominfo Adang Kurniawan saat ditemui pada tanggal 16/6 Senin diruang kerjanya,” Menara yang ada yang ada di jalan Tanah Merah Sayur di duga tak berijin pasalnya dari hasil sidak lokasi yang dilakukan oleh anggota Diskominfo Pemkot Surabaya pada tanggal 17/6 Selasa bahwa titik kordinat menara tersebut ternyata ada diluar zona yang telah ditentukan selain itu sampai saat ini belum diketahui siapa pemilik menara tersebut karena kita sama sekali belum menerima pengajuan ijin operasional menara  yang ada di jalan Tanah Merah,”terangnya.


Masih menurut Adang,” Dalam pengajuan ijin mendirikan menara ada beberapa regulasi yang harus dilakukan antara lain ijin cell plan yang dikeluarakan oleh Diskominfo, ijin IMB IMB dari Dinas Ciptakarya, ijin ketinggian dari Dinas Perhubungan apakah menganggu penerbangan apa tidak serta UKL – UPL dari Badan Lingkungan Hidup, dan untuk mendapatkan semua itu harus mendapatkan rekomendasi dari kita sesuai dengan Perda Nomer 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama,”imbuhnya  (Topan )