BNN: Penjara Tak Selesaikan Masalah, Pengguna Harus Direhabilitasi

JAKARTA – Direktur Peran Serta Masyarakat (Pertamas) Badan Natkotika Nasional (BNN) Brigjen Pol Drs Siswandi mengatakan, penjara tidak menyelesaikan masalah bagi para pengguna narkoba. Karena itu solusi terbaik bagi para pemakai adaah dengan menjalani rehabilitasi.

"BNN bertekad tahun 2014 sebagai tahun pencanangan rehabilitasi narkoba. Sehingga kita berusaha keras agar semakin banyak pemakai yang menjalani rehabilitasi," kata Siswandi saat menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi di jakarta.

Siwandi meminta semua komponen masyarakat terutama media, untuk membantu menyadarkan para pemakai narkoba, agar mau melapor untuk direhabilitasi.

"Jangan takut melapor untuk direhabilitasi," lanjutnya.

Mantan Kapolresta Cirebon itu juga menyatakan, saat ini narkoba sudah merasuki semua kalangan, termasuk angota polisi.
Bahkan sudah banyak anggota polri yang menjalani rehabilitasi. Di sisi lain media juga diminta untuk ikut mengawasi proses pengakkan hukum terkait kasus narkoba.

Bagi para pecandu yang akan direhabilitasi diminta untuk melapor. Nantinya mereka akan diputuskan oleh tim assesment.

"Karena jika terbukti dia bandar besar trus mau dirhabilitasi ya nggak bisa," katanya.

Menurutnya, saat ini daya tampung tempat rehabilitasi masih terbatas, tapi akan terus ditingkatkan. Lebih lanjut Siswandi menegaskan, BNN akan terus berusaha menekan prevalensi pengguna narkoba.
Dalam waktu dekat pihaknya juga akan bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok untuk membahas penanganan narkoba di ibukota.(Tribun news)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog