Skip to main content

Anggota DPRD Surabaya Periode 2014-2019 Diduga Belum Kembalikan Ipad ke Pemkot

SURABAYAIMediabidik.Com - Kabar diduga mengenai belum dikembalikanya puluhan tablet Ipad dengan status pinjam pakai yang diterima anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 kembali berhembus.

Salah satu anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 dari Fraksi Demokrat Junaedi saat di konfirmasi hal ini, dirinya mengatakan bahwa persoalan tersebut tidak tahu menahu.

"Kalau soal itu saya tidak tahu sama sekali mas. Maaf mas saya lagi di luar kota dan masih sibuk kegiatan," ujar Junaedi saat di konfirmasi hal tersebut via telepon seluler, Rabu (21/05/2025).

Sementara saat ditanya lebih lanjut via pesan pendek whats app, Junaedi belum membalas jawabannya, mungkin sedang sibuk.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari saat dikonfirmasi terkait fasilitas pc ipad anggota dewan periode 2014-2019 belum ada jawaban.

Rachmad Basari berungkali di telepon via seluler tidak di jawab-jawab, termasuk di konfirmasi via pesan pendek whats app.

Seperti diketahui, pada pertengahan 2024,  Ipad dengan kisaran harga antara Rp 11 juta hingga Rp 14 jutaan yang diterima 50 amggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 tersebut juga sempat mencuat.

Kali ini, puluhan Ipad yang tidak jelas keberadaanya meski masa jabatan para anggota DPRD Surabaya sudah berakhir kembali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Diketahui, anggaran untuk pengadaan perangkat elektronik terebut mencapai Rp 900 juta. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...