Dalam evaluasi ini, Komisi D menyoroti rendahnya realisasi anggaran DP3A-PPKB yang baru mencapai 9,5% dari total Rp.58,3 miliar hingga Maret 2025. Dari total anggaran tersebut, Rp.22 miliar berasal dari APBD dan Rp.21 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat. Keterlambatan penyerapan anggaran ini, menurut dr. Akma, disebabkan oleh belum cairnya dana DAK, sehingga beberapa program strategis harus digeser ke Triwulan II dan III.
Meski anggaran belum banyak terserap, dr. Akma menegaskan pentingnya fungsi DP3A-PPKB dalam menangani isu-isu krusial seperti stunting, kenakalan remaja, dan perlindungan perempuan serta anak. "Fungsi DP3A itu besar dan sangat penting. Makanya kita kawal program-program strategis mereka, seperti pengendalian stunting, kenakalan remaja, dan pemberdayaan keluarga," ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya efisiensi anggaran sebesar Rp.1,9 miliar yang dilakukan tanpa menyentuh program strategis. Efisiensi tersebut menyasar belanja operasional seperti sarana prasarana, konsumsi, dan belanja modal internal. "Yang penting, program-program prioritas tetap berjalan dan tidak terdampak efisiensi," tegasnya.
Salah satu solusi yang ditawarkan dr. Akma untuk menangani anak-anak dari keluarga miskin dan broken home yang berpotensi terlibat kenakalan remaja adalah melalui program Sekolah Rakyat. Model boarding school ini dianggap efektif memberikan pendidikan sekaligus pembinaan karakter. Ia menegaskan, pendidikan anak-anak tetap harus dijamin meskipun berasal dari latar belakang sulit.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D, D. Lutfiyah, menyoroti pentingnya pola asuh dan gizi dalam mencegah stunting. Ia menyatakan bahwa masalah utama sering kali muncul setelah anak melewati usia enam bulan, saat mulai diberi MPASI. "Banyak MPASI yang tidak mengandung cukup protein, lebih banyak karbohidrat, sehingga berdampak pada pertumbuhan anak,"ujar Lutfiyah. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua terkait cara pemberian makan yang tepat.
Kepala DP3A-PPKB Surabaya, Ida Widayati, dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran di Triwulan I bukan karena kelalaian, melainkan karena jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan menyebar hingga akhir tahun. "Kami memiliki 40 sub-kegiatan yang pelaksanaannya memang tidak semuanya di Triwulan I,"jelasnya.
Ida juga menekankan bahwa program-program perlindungan anak dan perempuan tetap berjalan sepanjang tahun. Salah satu yang menjadi fokus adalah keberlanjutan layanan di rumah aman (shelter) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. "Kami tidak pernah menjadwalkan ini hanya di triwulan tertentu, karena ini bentuk pemenuhan hak anak yang harus terus berjalan," ungkapnya.
Selain itu, penanganan anak-anak yang terjaring karena kenakalan remaja juga menjadi perhatian. DP3A-PPKB melakukan intervensi melalui konseling psikologis, kunjungan ke rumah, dan memasukkan anak putus sekolah ke program kejar paket. "Kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar bisa membina keluarganya," tambah Ida.
Evaluasi triwulan pertama tahun 2025 yang dilakukan Komisi D DPRD Surabaya menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program strategis, meski realisasi anggaran masih rendah. Dengan komitmen kuat untuk menjaga pendidikan, menangani stunting, dan mencegah kenakalan remaja, Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan keseriusannya dalam membangun kota yang ramah anak dan perempuan. Harapan besar disematkan pada keberlanjutan dan efektivitas program-program sosial, dengan keyakinan bahwa intervensi tepat waktu dan berbasis kebutuhan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masa depan kota. (red)
Comments
Post a Comment