Skip to main content

Pendaftaran PPK Tembus 441 Orang, Mayoritas Mendaftar Online Melalui SIAKBA

Mediabidik.com – Minat warga Kota Surabaya dalam mendaftar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024. Terbukti, selama dua hari dibuka pendaftaran yang dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Jumlah pendaftar sudah mencapai 441 orang dan dimungkinkan akan terus bertambah.

Data yang diperoleh dari Helpdesk KPU Kota Surabaya, yang terletak di Jalan Adityawarman 87. Jumlah pendaftar hari pertama, Minggu (20/11) hingga pukul 16.00 Wib sebanyak 176 orang, sedangkan di hari kedua Senin (21/11) hingga pukul 16.00 Wib bertambah hingga menjadi 441 orang. Jumlah tersebut, termasuk yang datang ke Helpdesk, dibantu dan diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara online oleh petugas.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan animo masyarakat dalam pendaftaran badan adhoc PPK cukup antusias. Hampir seluruh pendaftar melakukan pendaftaran secara online, melalui akun www.siakba.kpu.go.id.

"Ada beberapa pendaftar yang datang ke kantor helpdesk. Kami bantu dan diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara online, bisa langsung ditempat dengan fasilitas lengkap," ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menambahkan, pendaftar yang datang ke kantor helpdesk KPU Kota Surabaya dilayani secara maksimal. Disiapkan beberapa petugas yang membantu mengarahkan dan membantu pendaftaran secara online. Fasilitas penunjang yang ada di helpdesk sangat komplit, seperti komputer, scanner, printer hingga jaringan internet.

"Fasilitas yang tersedia untuk pendaftar, agar mereka bisa mendaftar sendiri secara langsung. Petugas kami membantu mengarahkan saja, serta melayani secara maksimal," terang Bairi.

Dia menambahkan, pendaftaran PPK Pemilu 2024 dimulai Minggu 24 November sampai dengan Selasa 29 November 2022 akan datang. Bagi peserta yang akan mendaftar, dipersilahkan dilakukan secara online dengan mengakses lama SIAKBA. Tentunya dengan syarat-syarat yang ada dalam pengumuman, diunggah melalui website dan media sosial KPU Kota Surabaya. 

Berikutnya, terhitung Selasa (21/11) hari ini, hingga Kamis (1/12) yang akan datang sudah mulai memasuki tahapan penelitian administrasi calon anggota PPK Pemilu 2024. Di mana, dalam tahapan ini akan dilakukan penelitian terhadap syarat administrasi yang diunggah secara online oleh pendaftar. Yang antara lain seperti ijazah, KTP, foto, surat keterangan sehat dan daftar riwayat hidup.

"Dengan sudah di mulai tahapan penelitian administrasi, minimal jumlah pendaftar sudah mulai kelihatan. Dua hari saja sudah mencapai 441 orang," terangnya.

Sementara itu, Yulianto, salah satu calon pendaftar asal Kecamatan Tandes yang hadir di kantor helpdesk KPU Kota Surabaya menyatakan, pendaftaran PPK Pemilu 2024 ini cukup memudahkan. Cukup dengan syarat –syarat yang lengkap bisa langsung mendaftar secara online. Termasu juga tidak adanya aturan pembatasan umur dan periodesasi juga cukup memudahkan pendaftar.

"Fasilitas helpdesk juga sangat membantu, bahkan syarat-syarat juga bisa langsung minta tolong di scan di tempat. Intinya semua serba dipermudah," pungkasnya. (KPUSby)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more