Skip to main content

Tahapan Penelitian Administrasi PPK Pemilu 2024, Pendaftar Diminta Aktif Pantau Email dan SIAKBA

Mediabidik.com – Selama memasuki tahapan penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024. Seluruh pendaftar diminta untuk terus memantau alamat email masing-masing, serta laman SIAKBA. Itu penting, agar pendaftar PPK bisa mengetahui secara langsung dan cepat terkait kelengkapan syarat administrasi.

Adapun untuk jadwal tahapan penelitian administrasi calong anggota PPK Pemilu 2024, akan berlangsung selama 10 hari laminya. Terhitung sejak Senin (21/11) lalu hingga Kamis (1/11) yang akan datang. Saat tahapan tersebut, para pendaftar akan mengetahui secara langsung melalui email masing-masing, terkait syarat yang sudah lengkap atau yang perlu diperbaiki.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan tahapan pengumunan dan pendaftaran PPK Pemilu 2024 sudah berjalan. Untuk pendaftaran sudah dibuka sejak Minggu (20/11) lalu, akan ditutup sesuai jadwal tahapan yakni Rabu (29/11) akan datang.

"Selain pendaftaran, saat ini sudah mulai penelitian administrasi. Kami menghibau agar seluruh pendaftar memantau email masing-masing, serta laman www.siakba.go.id," ujarnya.

Bairi menyampaikan, dengan sering dipantau alamat email pendaftar dan akun SIAKBA. Minimal bisa mengetahui hasil penelitian administari para pendaftar. Semisal memang ada berkas yang kurang lengkap, harus segera dilakukan penyempurnaan. Pun kalau sudah berkas dinyatakan lengkap, agar bisa mengikuti petunjuk selanjutnya.

"Sekali lagi saya sampaikan penting untuk selalu memantau perkembanga. Seperti saat in yang memasuki penelitian administrasi, terus pantau email dan SIAKBA," terangnya.

Sementara itu, para calon anggota PPK Pemilu 2024 yang datang ke helpdesk selama tahapan pendaftaran, cukup banyak. Selain menanyakan perihat syarat-syarat pendaftaran, para pendaftar yang mengalami kendala dalam mendaftarkan secara online, yang datang ke helpdesk, langsung mendapat bantuan dan panduan dari petugas yang ada di helpdesk.

Khusnul Khotimah, salah satu warga yang datang ke kantor helpdesk KPU Kota Surabaya mengaku cukup terbantu. Sebab, informasi yang diperoleh bisa langsung dan terukur. Demikian juga dengan fasilitas penunjang pendaftaran PPK yang ada juga lengkap. Mulai dari komputer dengan provider jaringan tinggi, juga sarana lain seperti mesin printer dan scan juga disediakan.

"Petugas yang ada juga faham komputer dan internet, sehingga sangat membantu saya saat mendaftar PPK melalui SIAKBA," ucapnya. (Mg***KPU)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua