Tahapan Penelitian Administrasi PPK Pemilu 2024, Pendaftar Diminta Aktif Pantau Email dan SIAKBA

Mediabidik.com – Selama memasuki tahapan penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024. Seluruh pendaftar diminta untuk terus memantau alamat email masing-masing, serta laman SIAKBA. Itu penting, agar pendaftar PPK bisa mengetahui secara langsung dan cepat terkait kelengkapan syarat administrasi.

Adapun untuk jadwal tahapan penelitian administrasi calong anggota PPK Pemilu 2024, akan berlangsung selama 10 hari laminya. Terhitung sejak Senin (21/11) lalu hingga Kamis (1/11) yang akan datang. Saat tahapan tersebut, para pendaftar akan mengetahui secara langsung melalui email masing-masing, terkait syarat yang sudah lengkap atau yang perlu diperbaiki.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan tahapan pengumunan dan pendaftaran PPK Pemilu 2024 sudah berjalan. Untuk pendaftaran sudah dibuka sejak Minggu (20/11) lalu, akan ditutup sesuai jadwal tahapan yakni Rabu (29/11) akan datang.

"Selain pendaftaran, saat ini sudah mulai penelitian administrasi. Kami menghibau agar seluruh pendaftar memantau email masing-masing, serta laman www.siakba.go.id," ujarnya.

Bairi menyampaikan, dengan sering dipantau alamat email pendaftar dan akun SIAKBA. Minimal bisa mengetahui hasil penelitian administari para pendaftar. Semisal memang ada berkas yang kurang lengkap, harus segera dilakukan penyempurnaan. Pun kalau sudah berkas dinyatakan lengkap, agar bisa mengikuti petunjuk selanjutnya.

"Sekali lagi saya sampaikan penting untuk selalu memantau perkembanga. Seperti saat in yang memasuki penelitian administrasi, terus pantau email dan SIAKBA," terangnya.

Sementara itu, para calon anggota PPK Pemilu 2024 yang datang ke helpdesk selama tahapan pendaftaran, cukup banyak. Selain menanyakan perihat syarat-syarat pendaftaran, para pendaftar yang mengalami kendala dalam mendaftarkan secara online, yang datang ke helpdesk, langsung mendapat bantuan dan panduan dari petugas yang ada di helpdesk.

Khusnul Khotimah, salah satu warga yang datang ke kantor helpdesk KPU Kota Surabaya mengaku cukup terbantu. Sebab, informasi yang diperoleh bisa langsung dan terukur. Demikian juga dengan fasilitas penunjang pendaftaran PPK yang ada juga lengkap. Mulai dari komputer dengan provider jaringan tinggi, juga sarana lain seperti mesin printer dan scan juga disediakan.

"Petugas yang ada juga faham komputer dan internet, sehingga sangat membantu saya saat mendaftar PPK melalui SIAKBA," ucapnya. (Mg***KPU)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog