Tahapan Penelitian Administrasi PPK Pemilu 2024, Pendaftar Diminta Aktif Pantau Email dan SIAKBA

Mediabidik.com – Selama memasuki tahapan penelitian administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024. Seluruh pendaftar diminta untuk terus memantau alamat email masing-masing, serta laman SIAKBA. Itu penting, agar pendaftar PPK bisa mengetahui secara langsung dan cepat terkait kelengkapan syarat administrasi.

Adapun untuk jadwal tahapan penelitian administrasi calong anggota PPK Pemilu 2024, akan berlangsung selama 10 hari laminya. Terhitung sejak Senin (21/11) lalu hingga Kamis (1/11) yang akan datang. Saat tahapan tersebut, para pendaftar akan mengetahui secara langsung melalui email masing-masing, terkait syarat yang sudah lengkap atau yang perlu diperbaiki.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Surabaya, Subairi menyatakan tahapan pengumunan dan pendaftaran PPK Pemilu 2024 sudah berjalan. Untuk pendaftaran sudah dibuka sejak Minggu (20/11) lalu, akan ditutup sesuai jadwal tahapan yakni Rabu (29/11) akan datang.

"Selain pendaftaran, saat ini sudah mulai penelitian administrasi. Kami menghibau agar seluruh pendaftar memantau email masing-masing, serta laman www.siakba.go.id," ujarnya.

Bairi menyampaikan, dengan sering dipantau alamat email pendaftar dan akun SIAKBA. Minimal bisa mengetahui hasil penelitian administari para pendaftar. Semisal memang ada berkas yang kurang lengkap, harus segera dilakukan penyempurnaan. Pun kalau sudah berkas dinyatakan lengkap, agar bisa mengikuti petunjuk selanjutnya.

"Sekali lagi saya sampaikan penting untuk selalu memantau perkembanga. Seperti saat in yang memasuki penelitian administrasi, terus pantau email dan SIAKBA," terangnya.

Sementara itu, para calon anggota PPK Pemilu 2024 yang datang ke helpdesk selama tahapan pendaftaran, cukup banyak. Selain menanyakan perihat syarat-syarat pendaftaran, para pendaftar yang mengalami kendala dalam mendaftarkan secara online, yang datang ke helpdesk, langsung mendapat bantuan dan panduan dari petugas yang ada di helpdesk.

Khusnul Khotimah, salah satu warga yang datang ke kantor helpdesk KPU Kota Surabaya mengaku cukup terbantu. Sebab, informasi yang diperoleh bisa langsung dan terukur. Demikian juga dengan fasilitas penunjang pendaftaran PPK yang ada juga lengkap. Mulai dari komputer dengan provider jaringan tinggi, juga sarana lain seperti mesin printer dan scan juga disediakan.

"Petugas yang ada juga faham komputer dan internet, sehingga sangat membantu saya saat mendaftar PPK melalui SIAKBA," ucapnya. (Mg***KPU)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Mediabidik.com

Search This Blog