Skip to main content

Rekam Medis RSUD dr Soewandhie Manual, AH Thony : Label Surabaya Smart City ambyar

Mediabidik.com - Luapan amarah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang menemukan sistem rekam medis RSUD dr Soewandhie masih manual, yang membuat penanganan terhadap pasien lamban, menjadi perhatian serius pimpinan DPRD Kota Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony menegaskan, temuan ini tidak sepatutnya. Karena Surabaya sudah lama menyematkan label sebagai kota Smart City.

"Artinya kita mengganggap bahwa digitalisasi sudah jamak dilakukan, dan menjadi tradisi. Digitalisasi seharusnya sudah menjadi bagian dari sistem administrasi," terangnya, Selasa (29/11/2022). 

Lebih lanjut legislator senior fraksi Gerindra itu mengatakan, temuan ini tentunya mengagetkan dan ironis. Sebab selama ini pemkot Surabaya rajin menunjukkan berbagai layanan masyarakat melalui platform digital. Misalnya saja e-Peken, sebagai platform belanja digital.

"Coba bayangkan kita beli brambang saja sudah lewat aplikasi on line. Nah ini orang sakit yang berurusan dengan nyawa, tidak segera dilakukan penanganan. Karena masih mencari-cari rekam medis di rak. Kemudian ada yang ketlisut. rekam medis pasien  tidak ketemu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Seakan-akan Smart City ambyar," imbuhnya.

Menurut AH Thony ini insiden besar meskipun dari persoalan yang kecil. Kejadian ini membuat pihaknya sebagai legislator meragukan Surabaya sebagai kota Smart City. "Jangan-jangan sistem di dinas lain atau OPD lain sama sepertu itu," ujarnya.

AH Thony menambahkan, Surabaya yang sudah melabeli dirinya sebagai kota Smart City seharusnya sudah menerapkan digitalisasi terhadap semua layanan dengan menggunakan data base. 

"Data primer masyarakat harus ada. Apalagi walikota berulang kali mengatakan, KTP sebagai password berarti harus ada evolusi bahkan revolusi. Pengolahan data di Dinas Kependudukan, terkoneksi dengan OPD lain dan unit-unit masyarakat, diantaranya rumah sakit," jelasnya.

AH Thony mengatakan pasca temuan dan menjadi insiden ini, pemerintah kota Surabaya harus segera membangun kembali terhadap sistem Smart City.

"Pemerintah kota harus menyakinkan kepada kita semua bahwa Smart City itu nyata adanya. Tidak hanya jargon belaka. Harus diterjemahkan. Smart City jangan hanya menjadi bahasa elit pemerintah kota, tapi harus menjadi bagian dari teknis yang harus dilaksanakan sebagai bentuk terjemahan dari spirit itu. Kalau ini ga ada Smart City ambyar," pungkasnya.(red) 

Teks foto : AH Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni