Skip to main content

Mantapkan Pelaksanaan Porwanas XIII, PB Porwanas Gelar Audensi Dengan Kapolda Jatim

Mediabidik.com - Untuk memantapkan pelaksanaan Porwanas XIII  di Malang raya dan keamanan dari sisi penyelenggaraan, Tim Pengurus Besar Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PB Porwanas) XIII melakukan audensi dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Hermanto, Senin (14/11/2022). 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PB Porwanas, Lutfill Hakim menjelaskan berbagai hal tentang persiapan Pembukaan Porwanas dan kedatangan sekitar 3500 wartawan dari berbagai Provinsi. 

Lutfill Hakim yang juga ketua PWI Jatim, saat bertemu dengan orang nomor satu di Kepolisian Jawa Timur didampingi pengurus, mulai dari wakil ketua, sekretaris dan SIWO (Seksi wartawan Olahraga). Berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh PB Porwanas juga disampaikan ke Kapolda Jatim. 

Termasuk telah dilakukannya rapar koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang dilakukan di Hotel Kampi, Jalan Taman Apsari, Surabaya. Termasuk pemberdayaan ekonomi dan wisata  di Jawa Timur, khususnya di wilayah Malang raya. 

"Harapan Ibu Gubernur Khofifah, kegiatan Porwanas ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya di Malang raya," tambah Lutfil Hakim.

Sementara, Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Hermanto menyambut baik kegiatan Porwanas di Malang raya, yang melibatkan ribuan wartawan se-Indonesia. 

"Kami tentu mendukung sepenuhnya kegiatan teman-teman wartawan dalam Porwanas di Malang," ujar Kapolda.

Selain menyampaikan dukungan penuh, Kapolda Jatim juga berpesan, karena banyak mendatangkan massa dari para wartawan se Indonesia,  supaya selalu menjaga keselamatan dan ketertiban. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua