Skip to main content

Tingginya Permintaan Dari Warga, Tahun Depan Pemkot Targetkan Renovasi 3500 Unit Rutilahu

Mediabidik.com – Tahun 2023 Pemkot Surabaya menargetkan akan melakukan renovasi 3500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). 

Hal tersebut terungkap saat pembahasan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun 2023 di Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (31/10/22).

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad membenarkan adanya peningkatan jumlah renovasi Rutilahu di tahun depan.

"Tahun 2022 kan 900 unit Rutilahu yang kita renov, dan di tahun 2023 kita targetkan 3.500 renovasi Rutilahu," ujarnya kepada media BIDIK di kantornya, Selasa (01/11/22).

Irvan menjelaskan, di tahun 2022 renovasi Rutilahu sebanyak 900 unit sudah teken kontrak, dan sampai akhir Oktober Pemkot Surabaya sudah mengerjakan sebanyak 700 unit Rutilahu. 

"Kami optimis sisa 200 unit renovasi Rutilahu bisa dieksekusi hingga akhir tahun ini yang sisa dua bulan lagi," terang mantan Kadishub Kota Surabaya ini. 

Irvan Wahyudradjad menerangkan, peningkatan jumlah renovasi Rutilahu di tahun depan merupakan usulan dari Kelurahan, Kader Surabaya Hebat, yang mengusulkan sebanyak 3.500 renovasi Rutilahu. Sementara untuk anggaran Rutilahu di tahun depan sama tidak ada kenaikan yaitu Rp35 juta per rumah, meskipun ada kenaikan harga bahan material.

"Hanya ada kenaikan jumlah Rutilahu saja yang kita rencanakan, dan anggarannya masih kita bahas di Komisi C DPRD Kota Surabaya," tutur Irvan.

Dirinya kembali mengatakan, pengerjaan Rutilahu minimal memenuhi rumah sehat dengan kriteria Aladin atau, Atap, Lantai, Dinding. Atap rumah tidak bocor, dinding tidak merembes dan lembab, serta lantai juga tidak lembab. Karena kalau atap rumah bocor, dinding dan lantai lembab itu berpotensi menimbulkan penyakit.

"Jadi kita kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam menciptakan rumah sehat dan tidak ada penyakit semisal DB dan lainnya," jelas Irvan.

Dirinya kembali menambahkan, Rutilahu merupakan padat karya, dimana para tukang kita bekerjasama dengan ITS, termasuk kerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk mendata warga yang butuh pekerjaan dan dilatih menjadi tukang.

"Tukang ini tidak mesti MBR, terpenting pasca pelatihan dan memiliki sertifikasi tukang tidak harus bekerja di proyek-proyek pemerintah, melainkan bisa juga di proyek swasta," pungkasnya. (red)

Teks foto : Irvan Wahyu Drajat kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh