Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Surabaya Gandeng Kader DP3 Kelurahan Semolowaru Gelar Sosialisasi

Mediabidik.com - KPU Kota Surabaya melakukan sosialisasi tahapan Pemilu 2024, terhadap kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Surabaya, Senin (15/11) malam, di aula kelurahan setempat.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi, dihadapan kader DP3 menyatakan bahwa peran penting kader dalam menghadapi Pemilu yang akan digelar Rabu, 14 Februari 2024 nanti bisa mengajak masyarakat di kelurahan Semolowaru berbondong-bondong untuk menggunakan hak pilih.

"Tentunya para kader DP3 bisa menjadi agen, mengajak warga sekitar datang ke TPS, menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024 nanti," ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menambahkan, tidak hanya bisa mengajak berpartisipasi aktif. Kader DP3 juga bisa melakukan pendidikan pemilih, agar Pemilu 2024 nanti lebih berkualitas dan tingkat partisipasi meningkat. Utamanya di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo yang dipilih menjadi locus dalam program nasional DP3.

Dalam waktu dekat, kader akan kembali dibekali dengan pengetahuan kepemiluan dan strategi peningkatan masyarakat. Itu merupakan program lanjutan, yang pernah dilaksanakan di Kelurahan Semolowaru, bersamaan dengan launching DP3 pada Oktober 2021 lalu.

"Seluruh kader DP3 Kelurahan Semolowaru, dalam waktu dekat akan kami beri pelatihan dan pengetahuan tentang kepemiluan. Agar saat menjadi kader, turub ke lapangan sudah ada bekal," terangnya.

Bairi menambahkan, kader DP3 selain dibekali dengan pengetahuan kepemiluan, juga diinformasikan terkait rekruitmen badan adhoc yang akan dilakukan secara online melalui Sistem Aplikasi KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

"Barangkali ada yang berminat jadi PPK dan PPS. Kader DP3 juga kami berikan informasi terkait SIAKBA," pungkasnya. (red)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog