Skip to main content

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Surabaya Gandeng Kader DP3 Kelurahan Semolowaru Gelar Sosialisasi

Mediabidik.com - KPU Kota Surabaya melakukan sosialisasi tahapan Pemilu 2024, terhadap kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Surabaya, Senin (15/11) malam, di aula kelurahan setempat.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya, Subairi, dihadapan kader DP3 menyatakan bahwa peran penting kader dalam menghadapi Pemilu yang akan digelar Rabu, 14 Februari 2024 nanti bisa mengajak masyarakat di kelurahan Semolowaru berbondong-bondong untuk menggunakan hak pilih.

"Tentunya para kader DP3 bisa menjadi agen, mengajak warga sekitar datang ke TPS, menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024 nanti," ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menambahkan, tidak hanya bisa mengajak berpartisipasi aktif. Kader DP3 juga bisa melakukan pendidikan pemilih, agar Pemilu 2024 nanti lebih berkualitas dan tingkat partisipasi meningkat. Utamanya di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo yang dipilih menjadi locus dalam program nasional DP3.

Dalam waktu dekat, kader akan kembali dibekali dengan pengetahuan kepemiluan dan strategi peningkatan masyarakat. Itu merupakan program lanjutan, yang pernah dilaksanakan di Kelurahan Semolowaru, bersamaan dengan launching DP3 pada Oktober 2021 lalu.

"Seluruh kader DP3 Kelurahan Semolowaru, dalam waktu dekat akan kami beri pelatihan dan pengetahuan tentang kepemiluan. Agar saat menjadi kader, turub ke lapangan sudah ada bekal," terangnya.

Bairi menambahkan, kader DP3 selain dibekali dengan pengetahuan kepemiluan, juga diinformasikan terkait rekruitmen badan adhoc yang akan dilakukan secara online melalui Sistem Aplikasi KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

"Barangkali ada yang berminat jadi PPK dan PPS. Kader DP3 juga kami berikan informasi terkait SIAKBA," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua