KPU Surabaya Permudah Pendaftaran Anggota PPK dan PPS Melalui Aplikasi SIAKBA

Mediabidik.com - Sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) oleh KPU kota Surabaya yang dikemas dalam acara media gathering bersama wartawan se Surabaya di Hotel Suite Grand Darmo Surabaya Rabu (9/11/2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya akan membentuk badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Untuk itu, KPU Kota Surabaya akan segera membuka pendaftaran anggota PPK dan PPS secara online dengan aplikasi Siakba ( Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc.

Komisioner KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan, seiring dengan tahapan pemilu 2024, KPU Kota Surabaya akan membuka pendaftaran anggota PPK dan PPS secara online melalui aplikasi Siakba.

"Kita akan membentuk badan ad hoc dengan membuka pendaftaran anggota PPK dan PPS melalui aplikasi Siakba KPU Kota Surabaya," ujarnya di sela Media Ghatering KPU Kota Surabaya di Hotel Suite Grand Darmo Surabaya, Rabu (09/11/22).

Ia menambahkan, di Aplikasi Siakba ini para pendaftar yang memenuhi syarat tidak perlu rumit tinggal klik di Siakba.kpu.go.id tinggal mengisi disini formulir apa saja yang dibutuhkan sudah lengkap.

Intinya, kata Subairi, dengan Siakba ini kita lebih tertib, efektif, dan efisien tidak ada lagi penumpukan dokumen dan antrian lagi, tinggal klik semua sudah terfasilitasi dan terlayani.

"Tentunya ini aka mempermudah para pendaftar sebagai anggota PPK dan PPS di pemilu 2024," terang Subairi.

Dirinya kembali mengatakan, untuk mulai pendaftaran anggota PPK dan PPS, KPU Kota Surabaya masih menunggu resmi regulasi dari KPU pusat. Namun, sejauh ini PKPU nya sudah tertera dimana akan menggunakan sistem secara online melalui aplikasi Siakba.

Sementara untuk kebutuhan anggota PPK, terang Subairi, setiap Kecamatan 5 anggota PPK, dan di Surabaya ada 31 Kecamatan jadi tinggal hitung saja 5×31. Sementara tiga untuk anggota PPS di setiap Kelurahan, dan ada 153 Kelurahan di Surabaya jadi tinggal kalikan saja 3×153.

"Nanti kita juga butuh Pantarlih yaitu, Panitia Pemuktakhiran data Pemilih dengan kebutuhan anggota disetiap PPS tujuh orang," pungkasnya. (red)

Teks foto : Komisioner KPU Kota Surabaya, Subairi di sela acara Media Ghatering KPU Kota Surabaya di Hotel Suite Grand Darmo Surabaya, Rabu (09/11/22).

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog