Skip to main content

Tahun 2023 APBD Kota Surabaya Diproyeksikan Meningkat Rp 11,2 Triliun

Mediabidik.com - Meningkatnya semangat pemulihan ekonomi di Kota Surabaya, proyeksi APBD Kota Surabaya 2023 sebesar Rp.11,2 triliun, 
meski sejumlah pengamat ekonomi mengatakan 2023 merupakan tahun gelap ekonomi global.

Untuk itu, Ketua  Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Surabaya, Arif Fathoni mendorong Pemkot Surabaya menggunakan uang APBD sebagai instrumen pembukaan lapangan kerja baru di kota Surabaya. Di antaranya  dengan cara mewajibkan seluruh rekanan yang memenangkan tender proyek fisik untuk menggunakan 70 persen pekerjanya adalah warga Surabaya. 

"Salah satunya adalah proyek pekerjaan rumah sakit di Surabaya Timur, jika pekerjanya mayoritas orang Surabaya, maka uang akan berputar dari, oleh, dan untuk masyarakat Surabaya," ujar Arif Fathoni, Rabu (9/11/2022).

Terkait peningkatan APBD 2023 sebesar Rp 11,2 T dari APBD 2022 sebesar Rp 10,6 T, lanjut Toni, panggilan  Arif Fathoni, maka dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar berharap kesadaran kolektif pelaku usaha di kota Surabaya untuk tertib membayar pajak dan retribusi kepada Pemkot Surabaya. Jadi, sudah tidak eranya memanipulasi pembayaran pajak salah satunya di sektor reklame 

"Sudah jadi rahasia umum kalau di sektor ini diduga banyak kebocoran pajak dan retribusi karena minimnya pengawasan dari pemkot.Untuk itu, di tahun mendatang kami akan bantu pemkot untuk melakukan pengawasan mana saja perusahaan advertising yang beroperasi, tapi mensiasati pembayaran pajak dan retribusinya kepada pemkot," tegas dia.

Sementara untuk Rumah Hiburan Umum ( RHU) yang selama ini belum memiliki izin edar minuman beralkohol, Toni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, meminta segera mengurus ke Pemkot Surabaya. Hal Ini agar pemkot bisa melakukan mitigasi potensi pendapatan dari sektor ini. 

Toni menengarai banyak RHU yang tidak berizin, namun beroperasi secara kasat mata. "Ini jelas  merugikan potensi pendapatan terhadap pemkot. Jika dikemudian hari ditemukan dugaan pelanggaran, saya berharap pemkot bisa melakukan penindakan hukum represif setelah dilakukan pembinaan yang humanis, "ungkap dia.

Lebih jauh, mantan jurnalis ini menuturkan, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) pemkot dibutuhkan oleh semua warga Surabaya, mengingat akan ada banyak program kerakyatan yang akan dilakukan oleh pemkot. Di antaranya adalah perluasan program Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu).

Karena itu, Toni  berharap kepada semua pelaku usaha agar tertib membayar pajak dan retribusi.

"Ini merupakan bagian dari gerakan gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas arek Surabaya. Kalau masih ada pelaku usaha yang memanipulasi pajak dan retribusi, maka diragukan nilai-nilai KeIndonesiaannya, "pungkas  Toni. (red) 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
221 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more