Skip to main content

Saat Pencoblosan, Dewan Himbau Pusat Perbelanjaan atau Mall Buka Pukul 12.00 Wib

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong para pengelola pusat perbelanjaan baik mall maupun plaza membuka jam operasional Pukul 12.00 Wib, saat berlangsung pencoblosan Pilkada serentak 27 Nobember 2024.

Ketua Komisi B, Mochammad Faridz Afif dari Fraksi PKB mengatakan, mundurnya jam operasional pusat perbelanjaan di Surabaya dari hari sebelumnya Pukul 10 pagi, saat tanggal 27 November 2024 kami harap jam operasionalnya mundur jadi Pkl.12.00 Wib.

"Karena untuk memberi kesempatan para karyawan mall maupun plaza bisa menggunakan hak pilihnya di TPS, saat hari pencoblosan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024,"ujar M. Faridz Afif di Surabaya, Senin (25/11/2024).

Untuk itu, tambah Afif, Komisi B meminta kepada Pemkot Surabaya memberi semacam surat edaran kepada seluruh pengelola mall, agar saat pencoblosan jam operasional pusat perbelanjaan mundur jadi Pk.12.00 Wib.

Moch. Faridz Afif menjelaskan, selain pusat perbelanjaan lokasi wisata juga dihimbau agar membuka jam operasionalnya buka Pk.12.00 Wib. Tujuannya sama, agar para pekerja di tempat wisata bisa menggunakan hak pilihnya, setelah itu bisa melanjutkan pekerjaannya. 

Bahkan, jelas Afif, untuk mengantisipasi warga eksodus ke luar kota saat pilkada, jika perlu direrjunkan petugas di tiap-tiap perbatasan Surabaya. " Monggo setelah mencoblos di TPS boleh liburan di masa cuti Plkada serentak 2024," tuturnya.

Faridz Afif kembali mengatakan, himbauan-himbauan diatas tadi dimaksudkan agar tingkat partisipasi pemilih di Surabaya meningkat tajam, kalau perlu di Pilkada Surabaya kali ini tingkat partisipasinya naik sampai 90 persen. 

Jika perlu, jelas Afif politisi PKB Surabaya ini, jika tidak ada opsi lain dengan memundurkan jam operasional pusat perbelanjaan maka pengelola membuka TPS-TPS di mall, agar karyawan bahkan pengunjung bisa menggunakan hak pilihnya, sehingga hak suara pilihnya tidak hilang. 

"Kita harap partisipasi pemilih Pilkada Surabaya kali ini meningkat drastis," ungkap Afif.

Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 100.1.4.1/25119/436.8.6/2024 tentang Penggunaan Hak Pilih. Dalam SE tersebut, pemkot mengimbau kepada pelaku usaha hingga instansi untuk memberikan kesempatan dan memastikan para karyawannya menggunakan hak pilih mereka, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 27 November 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024, pusat perbelanjaan dan destinasi wisata di Kota Surabaya diimbau mulai buka atau beroperasi mundur dari hari biasanya ketika hari pemungutan suara.

"Pimpinan perusahaan agar memberikan kesempatan dan memastikan karyawan dan karyawati pada instansi atau pelaku usaha sesuai kewenangannya, telah menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 27 November 2024,"tutup Ikhsan. (red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more