Gelar Media Gathering, KPU Surabaya Paparkan Tema Debat Publik ke 2

SURABAYAIMediabidik.Com – KPU Kota Surabaya akan menggelar kembali acara debat publik Pilwali Surabaya 2024 untuk kali kedua dengan tema yang ditentukan oleh panelis yakni "Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah".

Dalam paparannya, Subairi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kota Surabaya kembali menegaskan, bahwa peserta debat adalah yang mendaftar, jadi yang tidak melakukan pendaftaran tidak bisa mengikuti acara debat KPU.

"Maka jangan lagi ada asumsi atau pertanyaan soal kolom kosong. Termasuk kenapa kartu suaranya ada kolom kosong, karena jika hanya tertera satu pasangan calon aja, maka akan muncul kesan KPU mengarahkan pemilihan,"ucapnya. Rabu (20/11/2024)

Acara debat kedua KPU Kota Surabaya 2024 ini akan digelar di Hotel Mercure jl. Darmo Kota Surabaya dan akan disiarkan langsung oleh 2 media televisi, yakni JTV dan Garuda TV.

Subairi mengatakan bahwa KPU Surabaya tidak menyiapkan layar lebar di luar untuk acara nonton bareng (nobar) karena alasan keamanan dan kebersihan pasca acara debat berlangsung.

"Ini juga mengakomodir masukan dari teman-teman Polisi (Polrestabes). Karena biasanya, acara nobar itu akan menimbulkan kerumunan sehingga rawan kericuhan. Selain itu, biasanya juga akan menyisakan sampah. Maka kami lebih tidak kami siapkan," jelasnya.

Di akhir paparannya, Subairi berharap agar acara debat kedua yang merupakan sesi terakhir ini bisa berjalan lancar dan sukses agar semakin menambah animo masyarakat untuk datang ke TPS guna menyalurkan hak pilihnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog