Skip to main content

Percepat Pembentukan AKD, Pimpinan DPRD Surabaya Bersurat ke Partai Parlemen

SURABAYAIMediabidik.Com– DPRD Surabaya kini masih dipimpin oleh Ketua dan Wakil ketua dengan status sementara yakni Adi Sutrawijono dari PDIP dan Bachtiar Rifai dari Partai Gerindra. Pasalnya, 4 nama calon pimpinan definitif dari partai pemenang belum diserahkan ke sekretariat dewan (Sekwan), kecuali dari PKB.

Hal ini disampaikan Bachtiar Rifai Wakil Ketua (Sementara) DPRD Surabaya, yang mengatakan bahwa 50 anggota dewan yang baru saja dilantik sudah mengantor di ruangannya masing-masing, sembari menunggu terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Teman-teman anggota sampai saat ini sudah berkantor di gedung belakang (ruangan anggota), aktifitas menerima tamu dari masyarakat juga konstituen," ucap Bachtiar kepada media ini. Kamis (05/09/2024)

Disinggung soal AKD, Bachtiar Rifai mengaku jika pihaknya sedang berupaya untuk mendorong percepatan terbentuknya AKD dengan cara berkirim surat kepada seluruh partai parlemen.

"Sebagai pimpinan sementara, kami sudah bersurat dua kali ke pimpinan partai, yang pertama itu minggu lalu, setelah pelantikan. Dan ditindaklanjuti surat kedua (kemarin) terkait dua surat tersebut," terangnya. 

Surat pertama, kata politisi muda Gerindra yang berhasil terpilih untuk ke 2 kalinya ini, ditujukan kepad 4 partai pemenang yakni PDIP, Gerindra, Golkar dan PKB soal nama-nama calon pimpinan DPRD.

"Surat kedua terkait dengan fraksi, yang ditujukan kepada seluruh partai yang ada di parlemen. Namun sampai saat ini, info dari sekretariat, baru PKB yang sudah masuk namanya," jelasnya.

Untuk itu, dia berharap dalam minggu-minggu ini kedua suratnya telah mendapatkan respon dari seluruh partai, baik yang untuk partai pemenang maupun partai parlemen lainnya.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah masuk semua, maka kita akan paripurnakan penetapan pimpinan definitifnya, kemudian kita kirimkan ke Gubernur untuk di SK kan, yang kemudian dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD,"tuturnya.

"Itu baru bisa kemudian bisa dilakukan pembentukan AKD, karena pimpinan sementara kewenangannya terbatas," imbuhnya.

Terpisah, Musdik Ali Suudi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya menjelaskan bahwa surat ke parpol untuk calon pimpinan definitif baru mendapatkan jawaban dari PKB, sementara yang lainnya (PDIP, Gerindra dan Golkar) masih belum.

"Untuk surat ke parpol, terkait nama calon pimpinan definitif yang sudah ada jawaban baru dari PKB mas, yang lain sampai saat ini belum. Kalau untuk nama fraksi dan susunan kepengurusannya dari partai golkar juga kemarin sudah mengirim," jawabnya saat di konfirmasi media ini. (Red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more