Skip to main content

Pilkada Serentak 2024, KPU Surabaya Membutuhkan 27.748 Petugas KPPS

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah resmi membuka pendaftaran bagi warga yang ingin bergabung sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada serentak 2024.

Pendaftaran dilakukan secara manual di seluruh kelurahan yang ada di Kota Surabaya, dengan target SDM yang dibutuhkan mencapai 7 orang per TPS dikalikan 3.964 TPS total 27.748 petugas KPPS. 

Ketua KPU Kota Surabaya, Suprayitno, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk kesuksesan Pilkada, dan berharap media dapat membantu mempublikasikan informasi ini agar lebih banyak warga yang berminat mendaftar.

"Pendaftaran KPPS dibuka bagi warga berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan fisik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik." terang Suprayitno disela acara media gathering bersama awak media, Kamis (19/9/24). 

Calon anggota KPPS diharuskan melampirkan informasi terkait tekanan darah, gula darah, dan hasil pemeriksaan kesehatan lainnya untuk memastikan kondisi fisik yang baik selama bertugas.

"Selain itu, KPU juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi selama mereka mampu menjalankan tugasnya." ujarnya. 

"Tak hanya itu, KPU menetapkan kuota 30% untuk anggota perempuan di setiap KPPS, demi menciptakan keterwakilan yang lebih inklusif dan adil. Kebijakan ini diambil dengan harapan agar peran perempuan lebih terlihat dan signifikan dalam pelaksanaan Pilkada." imbuhnya. 

Dengan demikian, KPU berharap bahwa kebutuhan SDM untuk Pilkada 2024 dapat terpenuhi dengan baik dan dapat menjamin kelancaran proses demokrasi di Kota Surabaya. 

Diwaktu yang sama Subairi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia KPU Surabaya mengatakan, tertanggal 17 September sampai 28 September kita sudah mulai membuka pendaftaran KPPS di seluruh kelurahankelurahan atau di sekertariat PPS kita buka pendaftaran secara manual. Bagi seluruh warga Surabaya yang ingin terlibat aktif di KPPS silahkan mendaftarkan diri. 

"Nah itu kebutuhan nya sejumlah 7 orang di kalikan 3.964 TPS, dan ini cukup banyak SDM yang kita butuhkan, sehingga kami melalui teman-teman media untuk mempublikasikan secara eksternal biar peminatnya banyak dan itu sangat penting untuk kesuksesan Pilkada serentak 2024." terang Subairi. 

Dibanding dengan pemilu kemarin, Subairi menambahkan, betul, yang pemilu kemarin 8000 sekian, sekarang 3.964 TPS. Tetapi saya berkeyakinan karena jumlahnya berkurang dari pemilu ke pilkada. "Jadi jumlah yang mendaftar lebih-lebih. Karena itu logikanya dua TPS dijadikan satu." imbuhnya. 

Untuk mengantisipasi kejadian di pemilu 2019, Subairi menjelaskan, kami melakukan antisipasi pertama dengan pembatasan usia, minimal di usia 17 tahun maksimal diusia 55 tahun, karena itu hasil dari penelitian KPU RI, kemarin yang meninggal dunia rata-rata diusia 55 tahun lebih diserta dengan penyakit kormobit. Nah yang kedua kami juga mempunyai persyaratan yang harus dikumpulkan surat keterangan sehatsehat jasmani dari rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. 

"Dan disitu menyebut keterangan, tekan darah, gula darah dan kormobit dan itu pastinya menjadi antisipasi, agar dikemudian hari yang terpilih menjadi anggota KPPS secara lahir batin sehat. "pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...