Herlina : Selamat Kepada Bu Lucy atas Amanah Memimpin DPC Partai Demokrat

Mediabidik.com - Lucy Kurniasari akhirnya ditetapkan sebagai Ketua DPC Demokrat Surabaya, Kamis (14/7/2022). Ning Surabaya 1986 itu bakal menjabat hingga 5 tahun ke depan.

Anggota DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto S.Psi., M.Psi., yang menjadi kompetitornya menerima keputusan itu dengan legowo. Menurutnya, semua proses Musyawarah Cabang (Muscab) yang dilalui telah menunjukkan proses regenerasi partai yang demokratis.

"Selamat kepada Bu Lucy atas amanah memimpin DPC Partai Demokrat Surabaya untuk 5 tahun kedepan. Saya yakin bahwa keputusan partai memilih Bu Lucy adalah yang terbaik bagi kebesaran Partai Demokrat di Surabaya," kata anggota DPRD Surabaya tiga periode itu.

Herlina juga mendoakan agar Lucy bisa menjalankan tugas dengan baik nantinya. Terutama dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 nanti.

"Sebagai kader, tentunya saya akan tegak lurus menerima siapapun yang ditunjuk oleh partai. Fokus kedepan adalah bagaimana melakukan kerja-kerja untuk kemenangan Partai Demokrat di Surabaya di tahun 2024," lanjut kandidat Doktor Psikologi Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

Meski tidak terpilih, Herlina menegaskan pengabdian ke masyarakat dengan fokus mensejahterakan masyarakat Surabaya tidak boleh berhenti. "Tentunya tetap memajukan Surabaya lewat legislatif, sehingga berdampak bagi Partai Demokrat," lanjut ibu tiga anak itu. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog