Skip to main content

Dewan Minta BPR Milik Pemkot Surabaya Berikan Dana Talangan Pendidikan

Mediabidik.com – Kesulitan keuangan para orang tua siswa-siswi yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK menjadi sorotan dari pimpinan DPRD Kota Surabaya. 

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Thony mengatakan, guna membantu keringanan warga Surabaya untuk mengakses pendidikan tanpa dibebani kesulitan biaya, Pemkot Surabaya memang harus intervensi biaya para calon siswa-siswi agar bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK.

Pasalnya, tambah AH. Thony, pengelolaan SMA/SMK memang di handle Pemprov Jatim l, namun untuk urusan masalah akses pendidikan itu hak bagi semua warga negara.

"Jika perlu BUMD disektor perbankan milik Pemkot Surabaya yaitu, BPR Surya Artha Utama (SAU) bisa memberikan dana talangan kepada orang tua murid dengan cara memberikan kredit dan dibayar dicicil, agar anaknya bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (13/07/22).

AH. Thony menjelaskan, banyak masyarakat yang mengadu ke dirinya perihal kesulitan membayar dana pendidikan di tingkat SMA/SMK, belum lagi persyaratan yang dirasakan warga Surabaya sangat sulit, ini membuat pendaftaran calon siswa-siswa SMA/SMK Negeri di Surabaya jadi terganjal.

"Pemkot Surabaya kan punya Bank BPR Surya Artha Utama, maka diharapkan dapat memberikan dana talangan untuk mencover masyarakat untuk biaya sekolah ini satu solusi. Banyak warga yang ngak mampu tapi punya spirit besar untuk melanjutkan anaknya ke jenjang SMA/SMK, ini harus diperhatikan serius oleh Pemkot Surabaya," tegas politisi Partai Gerindra Surabaya ini.

Dirinya menambahkan, saat ini dimasa PPDB masyarakat sedang butuh uang untuk anak sekolah. Makanya, kami dorong BPR Surya Artha Utama milik Pemkot Surabaya membuka layanan pinjaman dana. 

Begini, kata AH. Thony, kan ada warga juga ga ingin masuk list MBR, tapi mereka butuh duit untuk biaya sekolah, namun warga pun ingin mencari pinjaman dengan cara bayar dicicil, nah ini Bank bisa membantu. 

Jika perlu, tegas AH. Thony, semua bank yang ada di Surabaya buka layanan dana talangan pendidikan, sebagai bentuk layanan moral bagi warga Kota Surabaya untuk mencerdaskan bangsa kedepan. 

"Jangan usahanya di Surabaya, tapi tidak ada kepedulian atau kontribusi kepada masyarakat nya, terutama soal pendidikan warga Kota Surabaya. Ini bukan kota jajahan yang dihisap madunya lalu dibawa keluar Surabaya. Jadi sangat perlu perbankan buka layanan dana talangan pendidikan bagi warga Kota Surabaya," pungkasnya.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh