Skip to main content

Tujuh Indikator Target Kinerja DPRKPP Surabaya di Tahun 2022

Mediabidik.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya memaparkan tujuh Indikator Kinerja Operasional (IKO) dalam kontrak kinerjanya. Ketujuh indikator tersebut, bertujuan untuk menunjang visi misi Kota Surabaya, yakni gotong-royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat menjelaskan, bahwa ketujuh indikator tersebut, yang pertama adalah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau Dandan Omah. Dalam program ini, pihaknya menargetkan perbaikan 800 Rutilahu setiap tahunnya.

"Perbaikan Rutilahu manfaatnya sangat besar. Karena satu rumah kumuh saja itu bisa menjadi sumber penyakit. Bahkan manfaat yang didapat tidak hanya ekonomi bagi warga penerima, tapi di situ juga melibatkan tukang dan kuli dari warga sekitar," kata Irvan Wahyudrajat saat ditemui di kantornya, Jumat (1/7/2022).

Sedangkan pada indikator yang kedua adalah pemeliharaan atau rehabilitasi gedung bangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Perbaikan itu dapat berupa rehabilitasi kantor dinas, kecamatan maupun kelurahan. Dalam indikator kedua ini, pihaknya menargetkan 185 lokasi di tahun 2022.

"Gedung atau bangunan pemerintahan yang baik itu tidak ada kebocoran atap dan fasilitas atau sanitasi juga berfungsi dengan baik," katanya.

Kemudian, pada indikator ketiga adalah bangunan yang ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Surabaya ditarget 5497. Irvan menyebut, bangunan yang sudah ber-IMB hingga tahun 2021 sebanyak 290.077 bangunan. Angka tersebut dari jumlah total 537.484 bangunan yang ada di Kota Pahlawan.

"Sementara pada indikator keempat adalah target ketepatan waktu penerbitan IMB 100 persen. Target tersebut sebagaimana batas waktu pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas dia.

Selain ketepatan waktu penerbitan IMB 100 persen, penghuni baru pada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang sesuai dengan ketentuan, juga tercantum dalam poin kelima indikator kontrak kinerja DPRKPP Surabaya tahun 2022. Irvan menyebutkan, pada tahun ini pihaknya menargetkan 187 KK dapat menghuni Rusunawa baru di tiga lokasi, yakni Gunung Anyar 2, Dukuh Menanggal 2 dan Tambak Wedi Baru.

"Kami menargetkan semua sudah terisi dan tepat sasaran, terutama (Rusunawa) yang baru-baru," kata mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya ini.

Selanjutnya, pada indikator keenam adalah target penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang atau warga kepada Pemkot Surabaya. Di tahun 2022, Irvan mengatakan, DPRKPP Surabaya menargetkan 25 dokumen PSU diserahkan kepada pemkot.

"Penyerahan PSU baik dari pengembang atau warga, kita targetkan 25 dokumen tahun ini. Kami berharap bisa lebih dari itu. Karena itu akan menambah luasan maupun nilai aset fasum (fasilitas umum ) fasos (fasilitas sosial) yang diserahkan ke pemkot," ujar dia.

Sementara pada indikator terakhir atau ketujuh DPRKPP Surabaya adalah mengenai pembangunan kawasan wisata. Irvan menjelaskan, bahwa ada 6 lokasi yang ditargetkan pada tahun 2022 dilakukan pembangunan kawasan wisata. Yakni, kawasan Ampel, kawasan Kota Lama, Kenjeran, Sontoh Laut, Sungai Kalimas dan Jalan Tunjungan.

Dalam proses pembangunan kawasan wisata itu, Irvan menyatakan bahwa DPRKPP Surabaya juga berkolaborasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait. Seperti di antaranya adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).

"Kita berkolaborasi dengan dinas-dinas atau OPD lain, seperti Disporapar. Ini sudah berproses, di Tunjungan, Kalimas, dan kami akan terus improve untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian atau atensi Bapak Wali Kota Eri Cahyadi," terang Irvan.

Untuk mencapai ketujuh target indikator kontrak kinerja di tahun 2022, Irvan memastikan, bahwa DPRKPP Surabaya telah menyiapkan sejumlah strategi. Strategi itu salah satunya adalah berkolaborasi dengan stakeholder maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya dalam upaya mencapai target indikator perbaikan Rutilahu.

"Karena berdasarkan permintaan itu sangat besar. Tidak mungkin bisa tercapai kalau hanya mengandalkan APBD. Jadi kami melakukan dengan gotong royong, baik dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR, Baznas maupun dengan pengembang," jelasnya.

Irvan menambahkan, bahwa kolaborasi yang dilakukan DPRKPP bersama stakeholder, pengembang dan Baznas, bertujuan untuk mempercepat program perbaikan Rutilahu di Surabaya.

"Mereka berkontribusi untuk mempercepat Rutilahu supaya berkurang. Karena perhatian Pak Wali Kota itu bayi stunting, gizi buruk dan Rutilahu bisa terselesaikan dengan waktu 2 tahun ini," pungkas dia. (red)

Foto : Irvan Wahyu Drajat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPRKP CKTR). 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua