Skip to main content

Terganjal Perwali, Kinerja Lurah dan Camat Kurang Maksimal

Mediabdidik.com – Kinerja Lurah se Surabaya dinilai Komisi A DPRD Kota Surabaya masih jauh dari maksimal, utamanya di sektor layanan publik. Ini terungkap saat 154 Lurah dipanggil Komisi A untuk sharing, demi kemajuan kinerja para Lurah dalam hearing di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat (01/07/22).

Sebelumnya, Komisi A sudah memanggil 31 Camat di Surabaya membahas persoalan yang sama. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i mengatakan, pemanggilan para Lurah se Surabaya ini bagian dari evaluasi LKPJ tahun 2021, dan kami melihat serapan anggaran nya masih relatif sangat kecil, yaitu hanya 30% saja serapannya. 

Ia menerangkan, yang banyak tidak terserap itu adalah dana Kelurahan, sarana dan prasarana, dan kami melihat itu bukan kesalahan kurah, tapi lebih kepada banyak kebijakan Pemkot Surabaya misalnya Perwali nya belum jelas sehingga Lurah tidak berani mengeksekusi anggaran. Ditambah tahun lalu Covid-19 masih tinggi.

"Terpenting, Kelurahan sebagai front liner atau ujung pelayanan masyarakat dibawah harus sering-sering mendengar denyut nadi warga nya. Jangan sampai ada warganya yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, ini lurah harus tahu lebih dahulu," ujarnya, Jumat (01/07/22).

Imam Syafi'i menceritakan, saat hearing ada salah satu lurah yang mengakui tidak maksimal melayani masyarakat karena selama ini lurah tidak bisa nge push ke Dinas atau OPD terkait. 

Ada juga lurah yang mengeluhkan, ternyata kompetensi stafnya banyak yang kurang dalam tugas-tugas di kelurahan nya. Selain itu, ada kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas, sehingga saat warganya ingin berobat beralih ke kelurahan lain jadi ongkos nya lebih mahal. 

"Keluhan dan kendala seperti ini nanti akan kita sampaikan, baik rapat dengan OPD maupun rapat di Badan Anggaran. Jadi lurah itu bisa maksimal menjalankan fungsinya," tegas politisi Partai Nasdem kota Surabaya ini.

Imam Syafi'i meminta kepala lurah jangan cuma kerja dibelakang meja, tapi harus rajin turun gunung ke masyarakat melihat apa yang terjadi di warganya.

"Lurah itu kan punya kaki tangan seperti RW dan RT, nah harusnya lurah lebih tahu apa yang terjadi di masyarakat," tegas Imam Syafi'i.

Dirinya mengakui, kinerja baik kecamatan maupun kelurahan serapan anggaran nya masih minim, kecamatan hanya 50% dan Kelurahan Cuma 30%, dan yang ironisnya lebih banyak kepada permakanan. 

Untuk itu, kata Imam Syafi'i, baik rapat dengan OPD maupun Banggar Dewan, Komisi A mendesak agar dana kelurahan secepatnya segera direalisasikan, payung hukumnya segera dibuat agar dana Kelurahan yang besarnya 5% dari APBD betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Soal nilai nya, Anda bisa hitung dari 154 Kelurahan per Kelurahan dapat 5% dari APBD Kota Surabaya, dah hitung saja sendiri ya," pungkanya.(red)

Foto : Lurah se Surabaya hearing dengan Komisi A DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama