Josiah : Surabaya Satu-satunya Kota Besar yang Belum Miliki Raperda Produk Hukum daerah

Mediabidik.com - Dr. Rusdianto Sesung selaku tenaga ahli bersama Biro Hukum dari Pemkot Surabaya mendatangi ke Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk memberikan pencerahan dalam pelaksanaan Pansus Produk Hukum Daerah.

Menurut Josiah Michael selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa selama ini ada ketidaksinkronan dalam alur pembentukan Perda di Kota Pahlawan ini.

"Kita ini tadi membahas Panitia Khusus (Pansus) Raperda produk hukum daerah. Dan kota Surabaya ini adalah satu-satunya kota besar yang belum memiliki Raperda produk hukum daerah," ujarnya seusai rapat pansus di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (19/07/2022).

Josiah menerangkan bahwa dari hasil diskusi hari ini, pihaknya akan memperbaiki sistemnya pada produk hukum tersebut. Dan pihaknya akan membahas hal-hal yang mengatur alur pembahasannya.

"Mulai dari Raperda inisiatif DPRD, maupun Pemkot Surabaya karena banyak sekali alur yang belum sesuai dengan Permendagri. Maklum karena kita memang belum tuntas untuk menyelesaikan Raperda produk hukum tersebut," ujar Josiah.

Legislator asal Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyampaikan, bahwa kehadiran Dr. Rusdianto Sesung adalah sebagai tenaga ahli. Dikarenakan pada saat pembahasan Raperda kemarin, pihaknya juga meminta pendapat dari tenaga ahli tersebut.

"Doktor Sesung adalah Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Narotama Surabaya yang pada pembahasan Raperda kemarin, kita juga meminta pendapatnya selaku dari tenaga ahli hukum," papar Josiah kepada awak media.

Josiah juga menyatakan, bahwa hal ini juga bertepatan mengembalikan kembali marwah Bapemperda DPRD Kota Surabaya. Karena selama ini alur pembuatan Perda kita ini belum sesuai, dikarenakan masih ada beberapa yang masih 'Missed' (Kurang tepat sasaran, red).

"Jadi disini masih dilakukan penyempurnaan lagi, dan salah satunya adalah Ketua Bapemperda, agar lebih bisa menjalankan fungsi sesuai tupoksinya," ungkap Josiah.

Josiah mengutip yang disampaikan dari Dr. Rusdianto Sesung bahwa ketika Raperda itu sudah disahkan melalui Sidang Paripurna, Walikota diberikan waktu hingga 30 hari tanda tangan untuk pengesahan. Namun apabila dalam tempo waktu 30 hari Walikota tidak menanda-tangani untuk mengesahkan, maka putusan tersebut sudah bisa diundangkan secara umum.

"Hal terpenting adalah mengembalikan fungsi legislasi dari eksekutif DPRD Kota Surabaya. Dan apabila dalam tempo waktu 30 hari Walikota tidak menanda-tangani untuk mengesahkan, maka putusan tersebut sudah bisa diundangkan secara umum," pungkas Josiah Michael, selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2019-2024. (red)

Comments

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan. "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar

Selain Bangun Pasar Karah, Ada 6 Pasar Tradisional yang Jadi Prioritas Tahun Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) akan membangun Pasar Modern di Jalan Karah dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliiar dengan luas lahan 6000 M2. Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, itukan relokasi dari pasar tradisional di seberang jalan yang kondisinya tidak layak, arahan bapak walikota semua pasar yang pedagangnya tumpah ke jalan harus masuk kedalam. Seperti pasar Keputran, pasar Simo , Tembok, pabean dan Karah jadi prioritas bapak walikota. "Pasar Karah ini kan sudah tidak layak pasarnya, jadi mereka makan jalan/gang dan mereka akan dirapikan dan ditata semua di lokasi baru. Nantinya bekas pasarnya dibuat gedung serbaguna untuk kepentingan warga setempat. "ujar Iman kepada media ini, Kamis (18/1/2024). Masih menurut Iman, rencana relokasi pasar itu sudah rencana lama dari dulu, namun dikarenakan kena Covid jadi rencana itu ter

PT Nitra Farmasi Edarkan Alkes Import Ilegal Asal Jepang

SURABAYA (Media Bidik) – Peredaran alat kesehatan(Alkes) produk Fuji Phycon asal Negeri Matahari Terbit (Jepang) yang sudah masuk ke Indonesia melalui Distributor tunggal PT Nitra Farmasi yang berkantor di jalan Percetakan Negara V No 10 Jakarta, ironinya alat kesehatan asal Jepang yang diedarkan oleh PT Nitra Farmasi di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di seluruh Indonesia, ternyata belum mempunyai IPAK(Ijin Penyaluran Alat Kesehatan) dari Departemen Kesehatan RI sesuai Permenkes No 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan(Alkes) dan Permenkes No 1190 Tahun 2010 tentang Ijin Edar Alkes. Perusahaan perdagangan farmasi milik Jarmansjah Joesoef disinyalir melanggar Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bisa diancam kurungan penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp 15 milliar. Padahal perusahaan perdagangan farmasi milik pengusaha asal Padang Sumatera Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2004 namun hingga kini belum meng

Mediabidik.com

Search This Blog