Skip to main content

Hasil Survey Nusakom Ada Tiga Sosok Cerdas dan Visioner Jadi Kandidat Kuat di Pilpres 2024

Mediabidik.com - Jelang Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024 mendatang, kandidat bakal calon Presiden mulai bermunculan. Setidaknya ada tiga nama teratas yang sering muncul di hasil survei. 

Tiga nama itu adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Hal yang menarik di Pilpres mendatang adalah tidak adanya calon incumbent. 

Ditambah lagi, 60 persen pemilih di Pilpres 2024 mendatang didominasi oleh kalangan milenial dan gen Z. Sehingga calon presiden yang cerdas dan visioner menjadi hal yang paling diminati anak-anak muda ini. 

Dosen Fikom Universitas Dr. Soetomo Surabaya Rosnindar Prio E.R mengatakan generasi muda saat ini memiliki kriteria seperti apa Presiden idaman mereka kedepan. 

"Untuk sementara hasil survei sampai April kemarin termasuk dari Nusakom Pratama tiga orang (Anies, Ganjar, dan Prabowo) itu yang sering disebut, untuk 2024 milih siapa ya kita nggak tahu, tapi kecenderungannya seperti itu," jelasnya saat menjadi pembicara dalam diskusi Umum Kriteria Capres, Siapa Sosok yang Dianggap Cerdas dan Visioner? yang diselenggarakan oleh Universitas Dr. Soetomo, Kamis (14/7/2022). 

Sebagai pemilih muda, menurutnya kebanyakan menginginkan kandidat capres yang memiliki kecerdasan. Jika kecerdasan dikaitkan dengan riwayat pendidikan, maka Anies Baswedan menjadi salah satu capres yang lebih unggul dibandingkan kedua calon lainnya. 

Prabowo Subianto merupakan pria lulusan AKABRI tahun 1974. Sedangkan Ganjar Pranowo merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Magister ilmu Politik UI tahun 2013. 

"Kriteria tambahan yang ada juga mengarah ke pak Anies ya, soal cerdas, soal visioner, kita juga bisa lihat track record soal pendidikan akademisnya juga yang paling tinggi diantara yang lain," ungkap peneliti dari Nusakom Pratama ini.

Namun, jika dibandingkan dengan dua calon lainnya, hanya Anies yang bukan merupakan kader struktural partai. Meski demikian, dinamisnya peta politik masih memungkinkan Anies mendapat rekom dari partai seperti ketika dirinya maju ke Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu. 

"Saya kira peluang masih terbuka lebar, kita ambil contoh pak Anies sendiri beberapa tahun yang lalu ketika maju Gubernur DKI juga diusung oleh beberapa daerah, contoh yang lain adalah Tri Rismaharini di Pilwali Surabaya," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Jatim Drs. Machmud Suhermono yang juga menjadi pembicara mengungkapkan, jika Pilpres 2024 mendatang akan sangat cair apalagi dengan tidak adanya incumbent. Partai-partai yang berbeda ideologi bisa saja menjadi satu koalisi untuk mengusung calon.

"Isu terakhir misalnya Anies Baswedan dan Puan, secara ideologis ini kan bagus, artinya ada pertemuan kelompok kanan dan kelompok nasionalis, kalau ini diwujudkan saya kira ini akan jadi alternatif, tapi kan tetap partai akan melihat hingga pendaftaran Oktober 2023," jelasnya. 

Ia juga mengungkapkan, di Pilpres 2024 mendatang, memiliki posisi yang kemungkinan sama. Pasalnya, sebelum Pilpres seluruh Gubernur telah mengakhiri masa jabatannya. 

Sehingga menurutnya, selama dua tahun ini para calon perlu memoles diri dan meningkatkan popularitasnya agar dilirik partai untuk maju menjadi Capres. 

"Ganjar akan turun dari jadi Gubernur, Anies Baswedan juga sudah selesai, jadi mereka diluar semua, nah kesempatannya untuk memanfaatkan dan menjaga popularitas dan elektabilitasnya itu," katanya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni