Skip to main content

Ini Alasan Partai Golkar Belum Keluarkan Surat Rekom Definitif ke MA

Mediabidik.com - Partai Golkar, salah satu parpol pengusung Machfud Arifin (MA) pada Pilkada Surabaya 2020, hingga kini belum mengeluarkan surat rekomendasi definitif kepada MA. Apa penyebabnya, apakah Partai Golkar mulai goyah?

Dari keterangan Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Sarmuji, DPP memang belum mengeluarkan surat rekomendasi buat MA. Lantaran mantan Kapolda Jatim itu sampai saat ini juga belum menentukan siapa calon wakilnya.

"Karena Pak MA belum ada pasangannya tentu kami (Partai Golkar, red) tidak bisa mengeluarkan  rekomendasi definitif, "ujar  Sarmuji disela-sela acara Musda X DPD Partai Golkar Surabaya di Hotel Luminor, Minggu (12/7) malam.

Dia menegaskan, seandainya MA sudah ada pasangannya, tentu akan dikeluarkan rekom definitif untuk MA. Sebab, Minggu (12/7), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk delapan daerah di Jatim.

"Ya, khusus Pilkada Surabaya kami tunda dulu peng-SK-annya karena pak MA belum  menentukan wakilnya. Dan, Minggu (12/7), sudah turun surat rekomendasi calon untuk delapan daerah. Karena daerah-daerah itu sudah jelas pasangannya dan juga sudah jelas koalisinya, "ungkap dia seraya menyebutkan delapan daerah yang sudah keluar surat rekomendasinya, yakni Tuban, Lamongan, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Ngawi, Kabupaten Kediri, Sumenep, dan Kota Pasuruan.

Belum keluarnya surat rekom itu, apakah bukti Partai Golkar mulai goyah? Sarmuji membantah mentah-mentah tudingan seperti itu. Menurut dia, Partai Golkar tetap berkomitmen mengusung MA. "Kan sudah saya sampaikan tadi, bahwa seandainya pak MA sudah memiliki wakil, hari ini (kemarin, red) beliau pasti dipanggil DPP di Jakarta untuk menerima surat rekomendasi, " ungkap dia.

Lebih jauh, Sarmuji menegaskan, jika partainya tak memberikan deadline kepada MA untuk memilih wakilnya. Sebab dirinya juga masih menunggu petunjuk DPP, kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan surat rekomendasi MA tersebut."Ya, kita tunggu pak MA kapan seleksi wakilnya kelar," imbuh dia.

Diakui Sarmuji, sebenarnya belum diumumkannya calon wakil MA ada plus minusnya. Kalau dikeluarkan sekarang, plusnya ada dua mesin politik yang bisa bekerja, yakni calon wali kota dan wakil wali kota.

Sebaliknya, belum ada calon wakil juga ada plus minusnya. Sebab, kan bisa menunggu siapa calon yang dipasang di sebelah (PDI-P). "Kalau sebelah pasang kartu ini, jawabannya  kartu itu. Jadi, seperti bermain kartu," ungkap dia.

Bagaimana kalau pak MA melirik Arif Fathoni sebagai wakil? Sarmuji mengaku tak keberatan. Tapi persoalannya ini kan koalisi besar yang melibatkan delapan parpol pengusung. Nah, kalau semua parpol mengajukan calon, tentu akan ada delapan calon wakil.

"Saya paham, karena tak mungkin ada delapan wakil. Nah, silakan satu calon diambil dan kita serahkan ke pak MA untuk memilih sesuai hati nuraninya.  Kalau pak MA memilih wakilnya dari Golkar, ya Alhamdullilah." jelas dia.

Soal aksi kader Partai Golkar lainnya, Gus Hans yang juga disodorkan untuk jadi wakil MA, tapi berusaha menjalin komunikasi untuk menjadi wakil Whisnu Sakti Buana, Sarmuji mengaku sampai sekarang belum ada konfirmasi yang memadai ke dirinya. Karena itu, dia menyatakan tidak bisa menjawab. Karena tidak ada komunikasi antar partai dan juga dengan Whisnu Sakti Buana. 

Begitu juga beredarnya foto Gus Hans ketemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sarmuji juga menegaskan dirinya juga tak tahu ketemu itu konteksnya apa. Karena bisa jadi konteksnya silaturahmi atau menghadiri acara orang. 

"Saya lihat sepertinya itu di rumah Pak Nyalla (maksudnya La Nyalla Mattalitti). Kalau di rumah Pak Nyalla enggak tahu, kemungkinan syukuran keluarganya atau orang punya hajat terus mengundang Pak Hasto dan Gus Hans kemudian bertemu di sana. Jadi, saya tidak bisa menjawab karena tidak tahu konteksnya, " pungkas dia. (pan)

Foto : Sarmuji Ketua DPD Golkar Jatim. 
.

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...