Skip to main content

Disinyalir Adanya Unsur Politik Kadisnaker Surabaya Dinonjob

Mediabidik.com - Selain Chalid Buhari Kepala Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) yang dicopot jabatannya. Ternyata sebulan sebelumnya Dwi Purnomo Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Surabaya juga dinonjobkan dari jabatannya oleh Walikota Surabaya Risma pada tanggal 29/5/2020 lalu dan sekarang menjadi staf Dinas Kebakaran (Damkar) kota Surabaya.

Pencopotan jabatan Kadisnaker Surabaya tersebut disinyalir adanya unsur politik, pasalnya santer kabar kalau saat ini mantan kadisnaker Surabaya diusung oleh serikat buruh kota Surabaya untuk maju Pilwali Surabaya mengantikan Risma. 

Menurut keterangan narasumber yang enggan disebutkan jati dirinya mengatakan, dia (Dwi P, red) nonjob sejak 29 Mei lalu, dan saya tidak tau masalahnya apa. Katanya sih politik. 

"Katanya sih ada unsur politik, politik ini politik. Beliaunya bilang begitu." ucap narasumber kepada media ini, sambil menirukan ucap Dwi. Kamis (2/7/20).

Saat ditanya soal kesalahan apa yang dilakukan Dwi, narasumber tersebut menjelaskan, ngak tau saya alasannya apa dan apa bunyi SK nya. 

"Kalau soal itu (SK, red) beliaunya yang nerima karena tidak boleh diwakilkan. " jelasnya. 

Masih menurut narasumber, kembali mengatakan, informasinya karena politik, sedangkan masa kerjanya kurang 3 tahun. Karena kalau kepala dinas masa pensiun umur 60 tahun. 

"Tapi dia sekarang jadi staf di PMK, kalau stafkan masa pensiun umur 58." terangnya. 

Lebih lanjut sumber menambahkan, hal itu juga menimpa kepala dinas DKRTH Chalid Buhari, tapi dia (Chalid Buhari, red) mengajukan pensiun dini. "Umur 53 mengajukan pensiun dini, " pungkasnya. 

Sementara mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan kota Surabaya Dwi Purnomo, saat dikonfirmasi melalui pesan WA nya terkait masalah tersebut mengatakan, "Semua orang tau, ngak usah untuk berita." ucap Dwi. 

Saat ditanya pencopotan jabatan tersebut, karena ditemukan pelanggaran berat serta adanya dukungan dari serikat buruh untuk maju di Pilwali Surabaya, Dwi menjawab, Itu semua hak walikota. "Politik mas, saya kan orangnya Wisnu. Wajar mas, ngak masalah. " ungkapnya. 

Diwaktu yang sama, Febriadhitya Prajatara Kabag humas pemkot Surabaya saat dikonfirmasi lewat pesan singkatnya (WA) tidak berkenan menjawab. (pan) 

Foto : Dwi Purnomo mantan Kadisnaker kota Surabaya (sumber foto google) 



Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more