Skip to main content

Disinyalir Adanya Unsur Politik Kadisnaker Surabaya Dinonjob

Mediabidik.com - Selain Chalid Buhari Kepala Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) yang dicopot jabatannya. Ternyata sebulan sebelumnya Dwi Purnomo Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Surabaya juga dinonjobkan dari jabatannya oleh Walikota Surabaya Risma pada tanggal 29/5/2020 lalu dan sekarang menjadi staf Dinas Kebakaran (Damkar) kota Surabaya.

Pencopotan jabatan Kadisnaker Surabaya tersebut disinyalir adanya unsur politik, pasalnya santer kabar kalau saat ini mantan kadisnaker Surabaya diusung oleh serikat buruh kota Surabaya untuk maju Pilwali Surabaya mengantikan Risma. 

Menurut keterangan narasumber yang enggan disebutkan jati dirinya mengatakan, dia (Dwi P, red) nonjob sejak 29 Mei lalu, dan saya tidak tau masalahnya apa. Katanya sih politik. 

"Katanya sih ada unsur politik, politik ini politik. Beliaunya bilang begitu." ucap narasumber kepada media ini, sambil menirukan ucap Dwi. Kamis (2/7/20).

Saat ditanya soal kesalahan apa yang dilakukan Dwi, narasumber tersebut menjelaskan, ngak tau saya alasannya apa dan apa bunyi SK nya. 

"Kalau soal itu (SK, red) beliaunya yang nerima karena tidak boleh diwakilkan. " jelasnya. 

Masih menurut narasumber, kembali mengatakan, informasinya karena politik, sedangkan masa kerjanya kurang 3 tahun. Karena kalau kepala dinas masa pensiun umur 60 tahun. 

"Tapi dia sekarang jadi staf di PMK, kalau stafkan masa pensiun umur 58." terangnya. 

Lebih lanjut sumber menambahkan, hal itu juga menimpa kepala dinas DKRTH Chalid Buhari, tapi dia (Chalid Buhari, red) mengajukan pensiun dini. "Umur 53 mengajukan pensiun dini, " pungkasnya. 

Sementara mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan kota Surabaya Dwi Purnomo, saat dikonfirmasi melalui pesan WA nya terkait masalah tersebut mengatakan, "Semua orang tau, ngak usah untuk berita." ucap Dwi. 

Saat ditanya pencopotan jabatan tersebut, karena ditemukan pelanggaran berat serta adanya dukungan dari serikat buruh untuk maju di Pilwali Surabaya, Dwi menjawab, Itu semua hak walikota. "Politik mas, saya kan orangnya Wisnu. Wajar mas, ngak masalah. " ungkapnya. 

Diwaktu yang sama, Febriadhitya Prajatara Kabag humas pemkot Surabaya saat dikonfirmasi lewat pesan singkatnya (WA) tidak berkenan menjawab. (pan) 

Foto : Dwi Purnomo mantan Kadisnaker kota Surabaya (sumber foto google) 



Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
69 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh
207 comments
Read more