Skip to main content

DPC PDIP Surabaya Belum Terima Surat Pengunduran Diri Armudji

Mediabidik.com - Pengurus DPC PDIP Surabaya mengaku belum menerima surat pengunduran diri dari Armuji sebagai calon wakil walikota Surabaya.

Wakil sekretaris bidang internal, DPC PDIP Kota Surabaya, Anas Karno mengatakan, pihaknya belum menerima surat pengunduran itu.

"Sejauh ini memang urusan ketua dan sekertaris DPC. Saya sebagai wakil sekertaris bidang internal DPC PDIP Surabaya belum mendapat surat dari armuji terkait mengundurkan dirinya," ungkap Anas, Senin (06/07/20) di gedung DPRD Surabaya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, pengunduran diri Armuji sebagai calon wakil walikota Surabaya mendatang masih menjadi rumor. Karena sampai saat ini suratnya belum sampai ditangan pengurus DPC.

"Secara organisasi yang harus dipegang kan dua hal, bukti fisiknya dan orangnya juga ada, secara hukumnya seperti itu.  Apabila mundur itu, secara resmi tertulisnya nyampek disekretaris DPC. Daftar di DPC, maka jika betul maka kalau betul mundurnya maka juga melalui DPC," terangnya.

Untuk diketahui, Armuji yang merupakan Anggota DPRD Jatim itu memang mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Walikota Surabaya melalui penjaringan DPC PDIP Surabaya pada September 2019.

Tapi rencana pencalonan ini gagal. Armuji mengaku telah mengundurkan diri dari pencalonan ini. Dirinya mengaku ada penjegalan di internal tubuh DPC PDIP Surabaya, oleh karenanya ketika setiap kalibakan melakukan konsolidasi mesti selalu ada yang menghalangi.

"Saya ingin memberikan kesempatan, ada beberapa pengurus DPC yang ingin maju, tapi tidak mau mendaftar. Mereka yang punya syahwat. Mereka yang sekarang ini juga menghalang-halangi saya untuk berkonsolidasi. Maka lebih baik saya yang mundur, kita beri kesempatan mereka untuk maju," jelasnya. (pan)

Foto : Anas Karno Wakil Sekretaris DPC PDI P Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...