Skip to main content

Revitalisasi Hi-Tech Mall, DPRD Usulkan Harus Libatkan Warga dan Uji Publik

SURABAYAIMediabidik.Com– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merevitalisasi Hi-Tech Mall menjadi pusat komunitas kreatif dan arena sport center mendapat sambutan positif dari DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, BA, SS., menilai gagasan tersebut bisa menjadi energi baru bagi perkembangan kota. Namun, ia mengingatkan agar Pemkot tidak gegabah dalam menentukan arah pemanfaatan kawasan eks pusat perdagangan IT itu.

Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (2/10/2025), Baktiono menekankan pentingnya uji publik sebelum kebijakan tersebut difinalisasi. Menurutnya, langkah terbaik adalah melibatkan masyarakat secara langsung, bukan hanya mengandalkan survei dengan metode random sampling. Ia mencontohkan, setiap RW di Surabaya bisa dijadikan basis responden dengan melibatkan 20 warga dari berbagai kategori, mulai dari orang tua laki-laki, perempuan, hingga pemuda karang taruna. Dengan total 1.280 RW di Surabaya, mekanisme ini diyakini akan menghasilkan data aspirasi yang jauh lebih akurat dan mewakili kebutuhan warga.

"Kalau mau tahu apa yang benar-benar diinginkan masyarakat, jangan hanya survei seribu orang. Libatkan lurah, camat, hingga RT dan RW untuk mengumpulkan masukan. Satu kampung bisa dipilih 20 orang dari berbagai kelompok, lalu dikalikan jumlah RW, pasti hasilnya akurat,"ujar Baktiono.

Politisi senior ini juga menyinggung soal rekam jejak Hi-Tech Mall yang dulunya menjadi pusat penjualan komputer dan produk IT. Ia menilai pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar konsep revitalisasi tidak salah arah. Pasalnya, menghidupkan kembali sebuah kawasan membutuhkan strategi jangka panjang, dukungan investor, serta kajian akademis dan riset mendalam.

"Dulu Hi-Tech Mall butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa hidup, tapi akhirnya juga ditinggalkan karena tidak menyesuaikan zaman. Sekarang kalau mau dihidupkan lagi, harus jelas arahnya. Mau untuk pelayanan publik, ruang pamer, pusat elektronik, atau arena olahraga. Itu semua harus diputuskan bersama masyarakat," jelasnya.

Baktiono juga menyoroti pentingnya melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bappedalitbang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), kalangan akademisi, hingga pengusaha. Menurutnya, tanpa kajian yang matang, biaya investasi yang mencapai puluhan miliar rupiah per tahun bisa menjadi beban berat bagi investor maupun Pemkot.

revitalisasi Hi-Tech Mall memang membuka peluang besar untuk menghidupkan kembali denyut kawasan tersebut. Namun, agar tidak mengulang kegagalan masa lalu, Pemkot Surabaya perlu menempatkan partisipasi warga sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, konsep yang lahir bukan hanya top-down, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan semangat warga Surabaya.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...