Skip to main content

Bank Jatim Dorong Trans Jatim Melaju Dengan Pembayaran Digital

LAMONGAN|Mediabidik.Com - Sebagai wujud dukungan dan komitmen mendukung kemajuan infrastruktur dan layanan publik di Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) turut berpartisipasi dalam kegiatan Operasional Bus Trans Jatim Koridor VII Terminal Lamongan-Dukun (Gresik)-Terminal Paciran. 

Peresmian Operasional Bus Trans Jatim Koridor VII tersebut, berlangsung di Halaman Parkir Makam Sunan Drajad Lamongan, pada Selasa (7/10/2025). Dan, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Pengasuh Ponpes Sunan Drajat KH Abdul Ghofur, serta sejumlah pejabat dan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Jatim juga mendapatkan apresiasi berupa peghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kerja sama penyediaan Sistem Pembayaran Cashless pada layanan Trans Jatim Ekspedisi. 

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono dan diterima oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo.

Winardi menjelaskan, Bank Jatim akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem pembayaran bagi seluruh pengguna transportasi massal Trans Jatim. "Inisiatif ini selaras dengan misi Bank Jatim dalam memperluas akses layanan keuangan digital serta mempercepat transformasi menuju ekosistem smart city di wilayah Jawa Timur," ujarnya.

Dalam kerja sama ini, Bank Jatim menyediakan beberapa layanan, seperti Kartu uang elektronik dan QRIS Bank Jatim sebagai opsi pembayaran nontunai yang efisien, integrasi sistem ticketing elektronik dengan platform keuangan Bank Jatim, fasilitas top-up dan monitoring transaksi melalui aplikasi digital dan kanal perbankan Bank Jatim, serta dukungan infrastruktur pembayaran yang andal dan berskala luas.

Selain peresmian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memperkenalkan inovasi baru dari layanan Trans Jatim bernama TRADISI atau Trans Jatim Ekspedisi, yang memungkinkan wisatawan menitipkan atau mengambil oleh-oleh di titik terminal layanan Trans Jatim. 

Terhadap inovasi ini pula, Khofifah mengapresiasi dukungan Bank Jatim untuk layanan tersebut. "Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan layanan Trans Jatim Koridor VII," ujar Gubernur Khofifah. 

Melalui sinergi ini, Bank Jatim berkomitmen untuk menyediakan solusi sistem pembayaran yang terintegrasi dan digital, guna mendukung operasional Trans Jatim Ekspedisi yang cepat, akurat, dan transparan. 

Beberapa bentuk dukungan tersebut meliputi, penyediaan kanal pembayaran digital seperti virtual account, QRIS, dan payment gateway. Dan, juga integrasi sistem pembayaran dengan platform logistik dan manajemen Trans Jatim Ekspedisi untuk meningkatkan efisiensi dan monitoring transaksi secara real time, layanan perbankan korporat dan cash management guna mendukung kelancaran arus kas dan pengelolaan keuangan yang optimal, serta dukungan infrastruktur digital yang aman dan andal, sesuai standar industri keuangan nasional.

Bank Jatim percaya bahwa layanan ekspedisi yang terjangkau, terpercaya, dan didukung sistem pembayaran digital akan menjadi tulang punggung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan masyarakat luas. "Dengan semangat 'Melayani dengan Tulus dan Profesional', Bank Jatim siap menjadi bagian dari ekosistem layanan publik yang lebih efisien, inklusif, dan berbasis digital," tutup Winardi. (rinto)

Caption: Peresmian Operasional Bus Trans Jatim Koridor VII (atas). Bank Jatim raih penghargaan diterima oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo (bawah). 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...