Skip to main content

Dewan Dukung Langkah Dispendukcapil agar Warga Tertib Adminduk

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi A DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya agar warga tertib Administrasi Kependudukan atau Adminduk.

"Saya apresiasi langkah Dispendukcapil Kota Surabaya, tujuannya agar bantuan pemerintah kota kepada warganya tepat sasaran,"ujar H. Muhaimin, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (07/10/2025).

Ia mengatakan, saya sebagai anggota Dewan kebetulan di Komisi A sekaligus Ketua DPC PPP Kota Surabaya mengharap dengan hormat kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tertib administrasi kependudukan.

Karena apa dibutuhkan ketertiban administrasi kependudukan ini, sambung Muhaimin, karena tugas berat pemerintah kota ini terkait dengan bantuan-bantuan kepada warga ini menyulitkan pemerintah kota selama ini, sesuai dengan data-data yang tidak akurat. 

Tentunya, kata Muhaimin, pemerintah kota lewat Dispendukcapil mengharapkan dan menghimbau kepada warga Kota Surabaya yang sekiranya kependudukannya itu tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang ada di pemerintah kota, utamanya bagi warga yang penduduknya di Kota Surabaya tapi tidak bertempat tinggal di tempat alamat tersebut. 

"Nah ini menjadikan kendala ini merepotkan pemerintah kota terkait dengan bantuan-bantuan banyak tidak sesuai dengan sasaran,"tegas Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini.

Nah untuk menertibkan ini, jelas Muhaimin, Dispendukcapil Kota Surabaya himbau butuh kerendahan hati dan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan manakala pindah alamat, ya laporkan pindah.

"Kalau ada kematian ya laporkan kematian pada Dispendukcapuil. Jangan sampai datanya ada tapi orangnya tidak ada. Atau datanya di alamat setempat tapi orangnya tidak ada di situ. Nah ini kan merugikan bagi warga Kota Surabaya, dimana yang berhak menerima jadi tidak mendapatkan bantuan,"ungkapnya.

Muhaimin kembali mengatakan, tentunya pemerintah kota bersama dewan bersama-sama sepakat untuk mengajak kepada warga masyarakat untuk tertib administrasi kepadudukan, khususnya di Komisi A sebagai partner dari OPD Disependukcapil.

"Kami mendukung program dari pemerintah kota Surabaya ini untuk menerbitkan administrasi terkait dengan tertib administrasi kependudukan," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...