Skip to main content

Dewan Dukung Langkah Dispendukcapil agar Warga Tertib Adminduk

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi A DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya agar warga tertib Administrasi Kependudukan atau Adminduk.

"Saya apresiasi langkah Dispendukcapil Kota Surabaya, tujuannya agar bantuan pemerintah kota kepada warganya tepat sasaran,"ujar H. Muhaimin, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (07/10/2025).

Ia mengatakan, saya sebagai anggota Dewan kebetulan di Komisi A sekaligus Ketua DPC PPP Kota Surabaya mengharap dengan hormat kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tertib administrasi kependudukan.

Karena apa dibutuhkan ketertiban administrasi kependudukan ini, sambung Muhaimin, karena tugas berat pemerintah kota ini terkait dengan bantuan-bantuan kepada warga ini menyulitkan pemerintah kota selama ini, sesuai dengan data-data yang tidak akurat. 

Tentunya, kata Muhaimin, pemerintah kota lewat Dispendukcapil mengharapkan dan menghimbau kepada warga Kota Surabaya yang sekiranya kependudukannya itu tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang ada di pemerintah kota, utamanya bagi warga yang penduduknya di Kota Surabaya tapi tidak bertempat tinggal di tempat alamat tersebut. 

"Nah ini menjadikan kendala ini merepotkan pemerintah kota terkait dengan bantuan-bantuan banyak tidak sesuai dengan sasaran,"tegas Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini.

Nah untuk menertibkan ini, jelas Muhaimin, Dispendukcapil Kota Surabaya himbau butuh kerendahan hati dan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan manakala pindah alamat, ya laporkan pindah.

"Kalau ada kematian ya laporkan kematian pada Dispendukcapuil. Jangan sampai datanya ada tapi orangnya tidak ada. Atau datanya di alamat setempat tapi orangnya tidak ada di situ. Nah ini kan merugikan bagi warga Kota Surabaya, dimana yang berhak menerima jadi tidak mendapatkan bantuan,"ungkapnya.

Muhaimin kembali mengatakan, tentunya pemerintah kota bersama dewan bersama-sama sepakat untuk mengajak kepada warga masyarakat untuk tertib administrasi kepadudukan, khususnya di Komisi A sebagai partner dari OPD Disependukcapil.

"Kami mendukung program dari pemerintah kota Surabaya ini untuk menerbitkan administrasi terkait dengan tertib administrasi kependudukan," pungkasnya. (red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more