Skip to main content

Dewan Dukung Langkah Dispendukcapil agar Warga Tertib Adminduk

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi A DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya agar warga tertib Administrasi Kependudukan atau Adminduk.

"Saya apresiasi langkah Dispendukcapil Kota Surabaya, tujuannya agar bantuan pemerintah kota kepada warganya tepat sasaran,"ujar H. Muhaimin, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Selasa (07/10/2025).

Ia mengatakan, saya sebagai anggota Dewan kebetulan di Komisi A sekaligus Ketua DPC PPP Kota Surabaya mengharap dengan hormat kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tertib administrasi kependudukan.

Karena apa dibutuhkan ketertiban administrasi kependudukan ini, sambung Muhaimin, karena tugas berat pemerintah kota ini terkait dengan bantuan-bantuan kepada warga ini menyulitkan pemerintah kota selama ini, sesuai dengan data-data yang tidak akurat. 

Tentunya, kata Muhaimin, pemerintah kota lewat Dispendukcapil mengharapkan dan menghimbau kepada warga Kota Surabaya yang sekiranya kependudukannya itu tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang ada di pemerintah kota, utamanya bagi warga yang penduduknya di Kota Surabaya tapi tidak bertempat tinggal di tempat alamat tersebut. 

"Nah ini menjadikan kendala ini merepotkan pemerintah kota terkait dengan bantuan-bantuan banyak tidak sesuai dengan sasaran,"tegas Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini.

Nah untuk menertibkan ini, jelas Muhaimin, Dispendukcapil Kota Surabaya himbau butuh kerendahan hati dan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan manakala pindah alamat, ya laporkan pindah.

"Kalau ada kematian ya laporkan kematian pada Dispendukcapuil. Jangan sampai datanya ada tapi orangnya tidak ada. Atau datanya di alamat setempat tapi orangnya tidak ada di situ. Nah ini kan merugikan bagi warga Kota Surabaya, dimana yang berhak menerima jadi tidak mendapatkan bantuan,"ungkapnya.

Muhaimin kembali mengatakan, tentunya pemerintah kota bersama dewan bersama-sama sepakat untuk mengajak kepada warga masyarakat untuk tertib administrasi kepadudukan, khususnya di Komisi A sebagai partner dari OPD Disependukcapil.

"Kami mendukung program dari pemerintah kota Surabaya ini untuk menerbitkan administrasi terkait dengan tertib administrasi kependudukan," pungkasnya. (red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more