Skip to main content

DPRD Surabaya Dorong Kesetaraan Dukungan bagi Atlet Disabilitas

SURABAYAIMediabidik.Com– Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Surabaya pada Rabu (8/10/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi D Arjuna Rizki Dwi Krisnayana SH, MKn. Dihadiri oleh perwakilan Bappedalitbang, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), bagian hukum dan kerja sama, serta pengurus NPCI. Pertemuan ini membahas perlunya peningkatan perhatian dan dukungan terhadap atlet penyandang disabilitas di Surabaya agar setara dengan atlet di bawah naungan KONI.

Muhammad Abdullah Ibrahim, Bendahara II NPCI Surabaya, menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah kota selama ini sudah ada, namun masih tergolong minim. Ia menilai kesenjangan antara KONI dan NPCI masih cukup jauh, terutama dalam hal pembibitan atlet, pembinaan, dan pemberian penghargaan. "Kami hanya ingin setara dengan KONI. Di tingkat nasional, antara PON dan PEPARNAS sudah disetarakan sejak era Presiden Jokowi, tapi di daerah masih banyak ketimpangan," ujarnya. Ibrahim juga menambahkan bahwa Surabaya memiliki beberapa cabang olahraga disabilitas seperti atletik, renang, dan judo. Bahkan sejumlah atlet disabilitas asal Surabaya telah berprestasi hingga ke ajang Paralimpiade. Namun, menurutnya, dukungan pembinaan di tingkat daerah masih perlu diperkuat agar prestasi mereka dapat terus berlanjut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Disbudporapar Kota Surabaya, Yanuar Hermawan, menyatakan bahwa pemerintah kota memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh pelaku olahraga, termasuk bagi penyandang disabilitas. "Secara undang-undang, olahraga di bawah KONI, KORMI, dan NPCI memiliki kedudukan yang setara. Kami juga sudah memberikan reward, hanya saja mungkin belum sebanding dalam nominal dan fasilitas. Ke depan kami ingin Surabaya menjadi kota inklusi, termasuk dari aspek olahraganya," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah kota. Ia berharap Pemkot Surabaya dapat lebih proaktif dalam memajukan NPCI, baik melalui alokasi anggaran, pembinaan, maupun penyediaan fasilitas. "NPCI harus diberi perhatian yang sama seperti KONI. Kami di DPRD siap mengawal penganggarannya dalam APBD 2026. Bahkan kami juga mendorong agar NPCI memiliki sekretariat tetap sebagai pusat koordinasi," ujar Johari.

Menurutnya, keberadaan NPCI bukan hanya wadah olahraga bagi penyandang disabilitas, tetapi juga simbol inklusi sosial di Surabaya. "Kalau pemerintah mampu memberikan ruang yang setara, Surabaya bisa menjadi contoh kota inklusi yang benar-benar memanusiakan semua warganya,"imbuhnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi Surabaya untuk mempertegas komitmennya sebagai kota inklusi. Dorongan DPRD dan pemerintah kota agar NPCI mendapatkan dukungan setara dengan KONI menunjukkan langkah maju dalam keadilan olahraga. Dengan perhatian yang lebih besar, bukan mustahil atlet disabilitas Surabaya akan terus menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...