Rapat Paripurna Bahas Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD 2026

SURABAYAIMediabidik.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2026. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, digelar pada Senin (13/10/2025) pukul 13.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Paripurna tersebut dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran pimpinan BUMD, 38 anggota dewan, pimpinan perangkat daerah, serta para undangan dan awak media.

Dalam sambutannya, Bahtiyar Rifai menyampaikan, "Paripurna dihadiri oleh 38 anggota dewan. Dengan demikian, quorum rapat telah tercapai sesuai Pasal 102 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022."Ia menegaskan pentingnya kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Juru bicara Fraksi PKS, Faris Abidin, menyatakan, "APBD tahun 2026 harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Kami berharap APBD tidak sekadar menjadi alat belanja, tetapi sarana menciptakan akses ekonomi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat." Ia menambahkan, "Tema pembangunan tahun 2026, yaitu transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan pembangunan infrastruktur, menandai tekad kuat Surabaya untuk tetap tegak di tengah kondisi ekonomi yang menantang."

Faris juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya pada 2024 berada di angka 84,69. Kami berharap dengan penguatan modal manusia, angka ini dapat meningkat di tahun 2026,"ujarnya. Ia mengapresiasi peningkatan penerima program Beasiswa Pemuda Tangguh dari 5.700 menjadi 24.000 mahasiswa, serta program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana yang dinilai mampu mendorong mobilitas sosial masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS juga menilai pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan. "Penduduk miskin ekstrem memang sudah tidak ada di Kota Surabaya, tetapi masih ada keluarga rentan miskin yang perlu pendampingan dan modal bergulir bagi UMKM,"ujar Faris. Ia juga mendorong berdirinya BUMD Aset untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Pemkot serta peningkatan transportasi massal. "Transportasi yang murah, cepat, aman, dan nyaman harus menjadi prioritas. Kami mendorong agar anggaran transportasi massal ditingkatkan dua persen dari APBD,"tegasnya.

Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, "Kami sepakat, pengurangan transfer keuangan daerah tidak boleh mengurangi program-program yang sudah berjalan. Kita harus punya skala prioritas yang semuanya berpihak pada rakyat."Ia menegaskan, "Pemotongan transfer daerah memang membuat kita harus selektif, tetapi jangan pernah menghilangkan program kerakyatan. Semua harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

Eri menambahkan, "Dengan memanfaatkan aset dan mempercepat pembangunan infrastruktur, kita bisa meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)." Ia juga mengumumkan rencana Great Sale Surabaya pada Desember mendatang untuk menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata.

Dengan demikian, pembahasan APBD 2026 diharapkan memperkuat sinergi antara Pemkot dan DPRD Surabaya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(red)