Hal itu disampaikan Johari usai rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Selasa (15/10/2025).
Johari menegaskan, penyusunan target program DP3APPKB harus mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia mencontohkan, jika tahun 2025 ada target penurunan angka perceraian, maka perlu ditetapkan capaian penurunannya pada akhir 2026.
"Tempat pelayanan publik untuk lansia, perempuan, dan anak-anak juga harus punya target yang jelas. Sekolah-sekolah perlu mulai memperhatikan desain bangunan yang ramah anak. Anggaran harus diarahkan untuk hasil yang terukur," ujar Johari.
Politikus tersebut menekankan, penggunaan anggaran DP3APPKB tidak boleh hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan tanpa kejelasan hasil. Menurutnya, setiap program harus memberikan dampak nyata terhadap arah kebijakan RPJMD dan target keberhasilan yang telah ditetapkan.
Ia menyinggung salah satu program seperti Sekolah Lanjut Usia Tangguh (Selantang) agar memiliki sasaran yang jelas, misalnya peningkatan angka harapan hidup lansia dari 75 tahun menjadi 77 tahun pada 2029, sesuai dengan RPJMD menuju 2045 yang menargetkan usia harapan hidup 85 tahun.
Meski terdapat penurunan anggaran sekitar Rp1,6 miliar akibat penggabungan beberapa program, Johari menilai masih ada sejumlah kegiatan berbentuk event yang perlu dievaluasi. Ia mempertanyakan apakah kegiatan tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup warga Surabaya atau hanya bersifat seremonial.
Selain itu, Johari juga menyoroti pentingnya integrasi antara program pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan agar program seperti PKK, akseptor KB, dan pemberdayaan perempuan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup warga, khususnya perempuan prasejahtera.
"Kami juga ingin melihat bagaimana program PKK, akseptor KB, dan pemberdayaan perempuan berdampak langsung pada kesejahteraan warga," tegasnya.
Johari turut menambahkan, DP3APPKB perlu memperkuat program pencegahan perkawinan di bawah umur serta menegakkan aturan jam malam bagi anak-anak untuk menekan angka anak-anak yang berkeliaran pada malam hari.
Dengan demikian, kata dia, setiap program yang dijalankan harus selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang Kota Surabaya serta memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan lansia.(red)
Comments
Post a Comment