Skip to main content

Komisi B Dorong BUMD hadirkan Layanan Prima, Tak Hanya Kejar Profit

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung pada Senin (20/10/2025) itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif.

Dalam rapat tersebut, Komisi B menyoroti kinerja sejumlah BUMD, termasuk PDAM Surya Sembada, PD Pasar Surya, dan PT Yekape, baik dari sisi pelayanan publik maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Anggota Komisi B, Baktiono, menyoroti persoalan perumahan dan hunian vertikal di Surabaya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi PT Yekape dan pemerintah kota. Ia menilai masih banyak warga yang belum terakomodasi dalam program rumah susun. "Yang antre ada 13 ribu warga, itu belum termasuk yang tidak antre. Jadi perlu keseriusan dan pemerataan, jangan hanya mengandalkan pihak tertentu tanpa melihat kebutuhan masyarakat luas," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi B lainnya, Budi Leksono, menyoroti persoalan aset dan pengelolaan pasar tradisional oleh PD Pasar Surya. Ia menilai, banyak aset pasar yang potensinya belum tergarap maksimal. "Kalau pasar itu dianggap sebagai pusat bisnis, maka pengelolaannya juga harus profesional. Banyak area pasar yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan. Kita harus berani mengambil tindakan agar aset-aset yang mangkrak bisa dimanfaatkan," tegasnya. Ia juga mengingatkan agar kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan secara transparan dan perhitungannya matang.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi B, Mochammad Machmud, menyoroti kondisi sejumlah pasar di wilayah barat Surabaya yang dinilai mati suri. "Ada pasar yang sudah ditutup dengan seng, tapi statusnya tidak jelas. Ini perlu kepastian hukum dan pengelolaan yang lebih baik supaya bisa hidup kembali dan memberi manfaat bagi pedagang," ujarnya.

Dari pihak BUMD, Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Arief Wisnu Wicaksono, menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus meningkatkan keandalan pasokan air dan efisiensi operasional. "Beban operasional naik tiap tahun, terutama dari sisi listrik dan perawatan. Namun peningkatan kapasitas lebih difokuskan untuk keandalan suplai, bukan semata menambah pelanggan," katanya. Arief juga memastikan proyek Instalasi Pengolahan Air (IPAL) 4 di Karangpilang telah mencapai 80 persen dan ditargetkan beroperasi pada November mendatang.

Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menyeimbangkan antara pelayanan dan profit. "Beban terbesar kami ada di SDM karena penyesuaian UMK. Namun kami tetap fokus meningkatkan pelayanan agar pedagang merasa nyaman," jelasnya. Ia juga mengungkapkan sejumlah investor mulai melirik potensi kerja sama di beberapa pasar seperti Blauran, Tunjungan, dan Rungkut.

Adapun perwakilan PT Yekape, Catur, menjelaskan pihaknya tengah mengembangkan dua tower hunian di kawasan Wonosakti, Surabaya Timur, dengan harga berkisar Rp285–300 juta per unit. "Segmen kami memang menengah ke atas, tapi kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk kajian lanjutan terhadap lahan-lahan potensial di kawasan timur," katanya.

Ketua Komisi B, Faridz Afif, menutup rapat dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan BUMD untuk menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kontribusi PAD. Ia merinci, pada tahun 2026 PDAM Surya Sembada menargetkan laba bersih Rp238 miliar dengan dividen Rp131 miliar, PT Yekape laba bersih Rp30 miliar dengan dividen Rp18 miliar, dan PD Pasar Surya laba bersih Rp4 miliar dengan dividen Rp2 miliar.

"Semua BUMD harus memperkuat kinerja agar tetap efisien dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan semata mengejar profit,"pungkas Faridz. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...