Skip to main content

RPH Dorong Pansus Segera Tuntaskan Raperda Perseroda

SURABAYAIMediabidik.Com– Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya ingin segera bisa mengembangkan program bidang niaga yang berdampak langsung terhadap peningkatan hasil usaha dan deviden yang akan disetorkan ke Pemkot Surabaya.

Direktur Utama (Dirut) PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya, Fajar A. Isnugroho mengatakan, jika selama ini pihaknya hanya bisa menangani satu program yakni di bidang potong hewan, karena terbentur dengan aturan sebagai BUMD yang berorientasi social.

"Sampai saat ini kami hanya bisa bergerak di bidang pemotongan hewan yang tupoksinya menyiapkan kebutuhan daging yang layak (baik dan halal) dengan harga yang terjangkau. Artinya, tidak bisa profit oriented," ucapnya. Senin (9/12/2024). 

Oleh karenanya, Fajar mendorong Pansus Raperda Perseroda RPH bisa segera menuntaskan pembahasannya dan disahkan menjadi Perda oleh DPRD, agar RPH dapat terus berinovasi di bidang niaga secara terbuka dan luas.

"Karena selama ini hanya bisa berinovasi bidang niaga dengan membuat produk daging olahan berupa bakso, tahu bakso dan daging slice siap saji. Itupun hanya bisa membuka outlet di lingkup RPH," ujarnya.

Padahal, produk jenis hasil olahan daging sangat banyak dan sangat bisa dilakukan oleh RPH, kalau hasil produksinya bisa dipasarkan secara luas dan langsung ke warga seluruh kota Surabaya.

"Terbaru, kami juga akan memproduksi daging olahan Beef Patty yang biasanya digunakan untuk produk makanan burger dll,"tandasnya.

Disinggung soal kebutuhan daging untuk momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Fajar mengatakan bahwa telah menyiapkan sekira 20 Ton, karena biasanya yang 20 Ton lainnya berasal dari produsen di luar RPH, termasuk daging impor.

"Di Momen Nataru biasanya kebutuhan daging sapi tidak terjadi lonjakan yang berarti, artinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni di kisaran 40 ton," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...