Agar Masyarakat Taat Bayar Pajak, Ini Saran Komisi B Untuk Pemkot Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Budi Leksono, memberikan sejumlah catatan sebagai masukan dan dari hasil evaluasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Dirinya mengusulkan pemberian reward atau penghargaan kepada pembayar pajak aktif.

"Guna memacu semangat masyarakat bisa diberikan hadiah kepada masyarakat yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sehingga dengan adanya reward atau hadiah tersebut, masyarakat bisa berbondong-bondong membayar pajak tetsebut," ujarnya, Selasa (17/12/2024) di Jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai meski hadiah yang diberikan tidak perlu besar, namun bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat pajak ini dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam membayar pajak.

Budi Leksono menegaskan bahwa pemberian hadiah atau reward bagi para pembayar pajak bisa menjadi motivasi bagi warga untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Hadiah-hadiah tersebut, bisa beragam, mulai dari hadiah kecil hingga hadiah yang lebih besar, seperti mobil atau umrah. Tentunya Pemkot Surabaya juga perlu mengkaji agar pemberian reward ini tidak berlawanan dengan aturan atau peeundangan yang ada," saran Buleks panggilan akrab Budi Leksono.

Dirinya mengungkapkan ide terkait pemberian hadiah seperti diskon atau bonus bagi masyarakat yang membayar pajak tepat waktu.

"pemberian reward seperti ini dapat menjadi strategi yang efektif, meskipun juga mengingatkan pentingnya untuk tetap konsultasi dengan pihak yang berkompeten agar tidak menimbulkan masalah hukum," tukasnya. (red)

Teks foto : Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Budi Leksono,

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog