Skip to main content

Komisi B Apresiasi atas Kinerja PD Pasar Surya yang Semakin Membaik

SURABAYAIMediabidik.COM – Komisi B DPRD Surabaya mengadakan rapat koordinasi dengan PD Pasar Surya pada Selasa (17/12/2024) untuk membahas laporan keuangan triwulan IV tahun 2024 serta capaian program kerja. Rapat yang digelar di Gedung DPRD Surabaya ini dihadiri oleh jajaran manajemen PD Pasar Surya dan anggota Komisi B DPRD Surabaya.

Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menyampaikan bahwa kinerja keuangan PD Pasar Surya menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024. Hingga Oktober 2024, perusahaan telah mencatatkan keuntungan sebesar Rp2,4 miliar. Agus memperkirakan keuntungan tersebut akan meningkat menjadi Rp2,7 hingga Rp2,8 miliar pada akhir Desember 2024.

"Alhamdulillah, hingga triwulan IV ini, kami berhasil mencatatkan keuntungan sebesar Rp2,4 miliar. Diperkirakan hingga akhir tahun bisa mencapai Rp2,8 miliar. Dividen yang akan disetor kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar 50% dari keuntungan, atau sekitar Rp1,3 miliar,"ujar Agus Priyo dalam pemaparannya.

Agus juga menekankan peningkatan ini sebagai hasil dari perbaikan manajemen keuangan, efisiensi operasional, dan penyelesaian sejumlah persoalan administrasi yang sempat menghambat kinerja perusahaan di tahun-tahun sebelumnya.

Selain laporan keuangan, Agus menjelaskan progres revitalisasi di tiga pasar utama Surabaya, yaitu Pasar Kembang, Pasar Keputran Selatan, dan Pasar Dupak Rukun.

Revitalisasi pasar ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta menata kembali tata kelola pasar agar lebih tertib. Agus juga memaparkan pengelolaan Pasar Loak Dupak Rukun, yang telah kembali ditata agar pedagang dapat mematuhi aturan yang berlaku.

"Kami juga membuat SOP parkir yang baru agar lebih tertata, dan melakukan sweeping kontrak sebelum kerja sama dimulai. Ini penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan pasar lebih transparan dan tertib,"tambah Agus.

Diakhir, Agus Priyo menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan sejumlah program kerja untuk tahun 2025, termasuk peningkatan pengelolaan administrasi, revitalisasi lanjutan, dan evaluasi tata kelola pasar loak. Rencana ini akan kembali dibahas bersama Komisi B DPRD Surabaya dalam pertemuan mendatang.

Dalam kesempatan ini, Budi Leksono, anggota Komisi B DPRD Surabaya, memberikan apresiasi atas kinerja PD Pasar Surya yang dinilainya semakin baik. Menurutnya, manajemen PD Pasar Surya telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa aspek.

"Manajemen yang rapi ini patut diapresiasi, terlebih setelah adanya perbaikan di berbagai lini yang dulu sempat bermasalah, seperti pajak dan administrasi. Dengan kondisi yang lebih baik, tentu akan ada peningkatan profit yang signifikan," ungkap Budi Leksono Legislator PDI Perjuangan ini.

Namun, Budi juga menyoroti beberapa hal yang masih perlu dibenahi, salah satunya terkait pengelolaan parkir di area pasar. Menurutnya, masalah SDM dan sistem penyewaan parkir harus segera dievaluasi agar pendapatan dari sektor ini dapat dioptimalkan.

"Parkir di area pasar ini masih perlu perbaikan. Ada sistem sewa yang berjalan puluhan tahun dan belum diperbarui. Ini harus dievaluasi agar pemasukan bisa optimal,"tegasnya.

Budi juga menekankan perlunya penataan ulang sistem penyewaan lapak pasar, di mana tarif sewa harus disesuaikan dengan lokasi, ukuran, dan jenis produk yang dijual pedagang. "Jangan sampai aset pasar ini justru tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi PAD Kota Surabaya," tambahnya.

Komisi B, ungkap Budi, menyatakan dukungan terhadap program-program yang diusulkan, sembari menekankan pentingnya penyertaan modal agar revitalisasi pasar dapat terus berjalan. "Kami mendukung penuh upaya PD Pasar Surya dalam mengelola pasar, namun tetap diperlukan perbaikan manajemen agar hasilnya lebih maksimal," tutup Budi Leksono. (red) 

(Ki-ka) Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo, dan Budi Leksono, anggota Komisi B DPRD Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...