Skip to main content

Dinilai Tidak Sehat, Pansus DPRD : Perlu Adanya Perbaikan Managemen di YEKAPE

SURABAYAIMediabidik.Com - Rapat pansus YEKAPE yang digelar pada,  Selasa, 17 Desember 2024. Sejatinya di dalam rapat pansus tentang perubahan badan hukum YEKAPE menjadi perseroda akan tetapi ditemukan banyak sekali kelemahan dari YEKAPE sendiri.

Menanggapi permasalahan tersebut, Josiah Michael, anggota Pansus YEKAPE mengatakan bahwa selama ini yekape memiliki ROI dibawah 15% tentu ini tidak sehat untuk perusahaan developer. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi bahwa PT. YEKAPE selalu menyetor deviden.

"Tetapi bagaimana kerja mereka dan apakah keuntungan yang diberikan sudah maksimal," ujarnya.

Josiah Michael juga menyayangkan statement direktur PT. YEKAPE yang menyatakan jika perusahaan mereka sudah sehat karena rentang keuntungan yang untuk perusahaan property sebesar 8-12% adalah sehat. Menurut Josiah Michael rentang tersebut adalah untuk perusahaan property yang kegiatan usahanya adalah sewa menyewa, bukan penjualan properti.

"Jajaran Direksi YEKAPE juga belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya mengenai Time On Market. Ini juga untuk melihat bagaimana produk mereka terjual," jelasnya.

Oleh karena itu Politisi asal Fraksi PSI ini menegaskan bahwa dari kesemuannya itu pihaknya belum bisa melihat dengan gambaran yang jelas bagaimna roda perusahaan berjalan. 

"Dengan aset yang besar tentu disayangkan jika kinerja YEKAPE tidak maksimal. Ini perlu perbaikan," ungkap Josiah Michael.

Dia menyatakan akan cek apakah efisiensi di perusahaan baik. Untuk itu Josiah berharap dalam rapat pansus kedepan sudah terlihat business plan yang baik dari YEKAPE.

"Sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat biasanya beranggapan bahwa perusahaan daerah tidak dikelola dengan benar. Nah ini saatnya kita perbaiki," tukas Josiah Michael. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...