Skip to main content

Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank Jatim Teken PKS Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera 2025 

JAKARTA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut diwujudkan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun 2025.

Bentuk dukungan Bank Jatim terhadap program tersebut, yaitu dengan ikut melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025 serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 juta rumah. 

Dari pihak Bank Jatim, PKS tersebut ditandatangani oleh SEVP Consumer Banking Bank Jatim Hermita dan SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan Bank Jatim Koerniawan Prijambodo bersama 39 bank penyalur lainnya, di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan, pada Senin (23/12/2024).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan PKS ini. Sebab, hal tersebut dapat saling menguntungkan bagi masing-masing pihak, karena pembiayaan rumah memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan bank. Dari 39 bank penyalur itu, rinciannya adalah 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD). "Ini merupakan bukti konkret Bank Jatim dalam mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur yang berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pribadi dengan menikmati fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Rumah dari BJTM," ujarnya.

Kemudian untuk proses pembiayaan, akan dilakukan melalui mekanisme perbankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyalurkan Pembiayaan Kepemilikan Rumah tersebut, bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon debiturnya, apakah layak atau tidak menikmati fasilitas pembiayaan dari program pemerintah tersebut. Busrul tentu berharap dengan adanya program pembiayaan perumahan ini dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat, dan Bank Jatim menjadi bank yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

"Selain PKS, kami juga berkomitmen untuk mensukseskan program 3 juta rumah yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya program ini, tentu saja ke depannya dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau. Untuk itu, Bank Jatim maupun Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim hadir dalam menjalankan program tersebut, demi kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025. "Sesuai dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ujar Heru.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah sudah dalam keadaan ready stock. "Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Menurutnya, penyaluran FLPP tersebut masih menggunakan skema yang berlaku saat ini, yaitu dengan komposisi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 75 persen dan perbankan 25 persen. Namun, dia berharap ada tindaklanjut mengenai usulan perubahan komposisi menjadi 50 persen dari APBN dan 50 persen dari perbankan.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara. "Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," pungkasnya. (rinto)

Caption: Bank Jatim bersama 39 bank penyalur, memperlihatkan dokumen PKS program KPR Sejahtera FLPP dan Tapera 2025

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...