Skip to main content

Komisi D Dorong Dispendik Surabaya Tingkatkan Respon Time Hotline PPDB Sebagai Call Center

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi D DPRD Surabaya mendorong Dinas Pendidikan Surabaya untuk meningkatkan respon time hotline PPDB sebagai pusat informasi Call Center Bantuan dan Pengaduan PPDB 2024.

Hal itu dikatakan oleh Cahyo Siswo Utowo ST, selaku Ketua Fraksi PKS dan Anggota Komisi D DPRD Surabaya ketika dimintai tanggapan oleh para wartawan ketika nomor hotline Bantuan dan Pengaduan PPDB Dinas Pendidikan Surabaya sempat tidak merespon pasca hari terakhir usai pendaftaran Jalur Zonasi.

"Kami mendorong Dinas Pendidikan Surabaya untuk meningkatkan respon time Hotline PPDB sebagai pusat informasi Call Center Bantuan dan Pengaduan untuk para masyarakat atau wali murid," katanya, Kamis (04/07/2024).

Cahyo mengatakan, seharusnya tetap ada SDM dari Dinas Pendidikan Surabaya yang bertugas standby merespon atau menambah saluran hotlinenya, termasuk dukungan sistem informasi terkait hotlinenya.

"Bisa dengan menambah SDM yang bertugas merespon atau menambah saluran hotlinenya, termasuk dukungan sistem informasi terkait hotlinenya juga," ujarnya.

Cahyo selaku Anggota Komisi D dan selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya mewanti-wanti untuk meminta Dinas Pendidikan Surabaya, agar kali ini menggelar PPDB sesuai aturan dan berazaskan keadilan bagi seluruh masyarakat Surabaya. Mengingat, berkaca pada PPDB tahun 2023 sebelumnya.

"Semoga PPDB tahun 2024 kali ini lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya. 

Sebelumnya, nomor hotline PPDB Dinas Pendidikan Surabaya dengan nomor 081259896163 sempat tidak merespon pasca hari terakhir usai pendaftaran Jalur Zonasi. 

Hingga berita ini dimuat, Jum'at (05/07/2024) Ir. Yusuf Masruh, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Surabaya tidak merespon ketika dikonfirmasi oleh awakmedia. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...