Skip to main content

Komisi D Berharap PPDB SMP Negeri Tahun 2024 Berjalan Lancar

SURABAYAIMediabidik.Com - Ketua Fraksi PSI dan Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono berharap PPDB di SMP negeri pada tahun 2024 kali ini berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada. 

Hal ini dikatakannya ketika melakukan monitor perkembangan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) terakhir, yaitu pendaftaran jalur Zonasi yang berakhir pada tanggal 3 Juli tepat 23:59 tengah malam.

"Semoga lancar dengan aturan yang ada. Tetapi melihat posisi sekarang, baik Zonasi 1 di SMPN 31 299 M tetapi ada pula yang di SMPN 63 4151 M," katanya, Selasa (02/07/2024) siang.

Tjutjuk mengatakan, dari hal itu menunjukan bahwa penyebaran populasi tidak merata. Sehingga yang dikhawatirkan PPDB tahun 2023 kemarin terulang kembali.

"Ini menunjukkan bahwa penyebaran populasi penduduk tidak merata," ujarnya.

Tjutjuk meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya, agar anak-anak atau calon peserta didik yang tinggal di wilayah populasi penduduk yang padat supaya bisa tetap melanjutkan sekolah.

"Ini perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Surabaya, bagaimana anak-anak yang berpopulasi penduduk yang padat supaya tetap bisa melanjutkan sekolah," ungkapnya.

Tjutjuk pun sangat mewanti-wanti, jangan sampai terulang kembali PPDB seperti di tahun 2023 kemarin. Karena menurutnya hal itu adalah preseden buruk yang tidak perlu terulang kembali. 

"Intinya, jangan sampai terjadi lagi ada anak-anak di Kota Surabaya, yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama," tegasnya.

Sementara itu, Ir. Yusuf Masruh, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya belum bisa dimintai tanggapan terkait perkembangan proses PPDB di tahun ini. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...