KPU Berharap Peran Media Dapat Mendongkrak Partisipasi di Pemilihan 2024

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengelar acara media briefing dengan tema Peluncuran Maskot, Mars dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 di Conventionhall Arif Rachman Hakim Surabaya, Jum at (26/07/2024). Acara ini sebagai tanda dimulainya sosialisasi tahapan pemilu serentak 2024.

Ketua KPU Surabaya Soeprayitno menerangkan, dari Media Briefing ini ia menaruh harapan kepada media dapat menginformasikan tahapan- tahapan pemilukada 2024. Dengan informasi yang tepat, tingkat partisipasi masyarakat untuk besemangat pergi ke TPS akan bertambah.

"Kami sangat berharap media untuk mendongkrak atau mengerek partisipasi di pemilihan 2024. Karena mulai 2005 hingga 2020 angka partisipasi tidak lebih dari 55%,"ujarnya.

Pria yang akrab disapa Nano ini mengatakan, ada perbedaan antara pilpres dengan pilkada. Ia mengaku jika pilpres antusias masyarakat lebih banyak dibandingkan pemilihan kepala daerah.

"Jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai daya tarik tersendiri. Hingga memunculkan semangat untuk datang ke TPS. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah, itu berdiri sendiri. Peran media itu adalah kunci untuk mencapai partisipasi pemilih," terangnya.

Nano menyebutkan perbedaan pilihan Walikota Surabaya sejak 2005 hingga 2020. Tingkat partisipasinya tidak sampai ke angka 55%.

"Tahun 2005 jumlah DPT 2.034.315 kehadirannya 51,69%. Tahun 2010 jumlah DPT 2.034.315 jumlah kehadirannya 45,21%, Tahun 2015 DPT 2.049.023 kehadiran 52,17 % , terakhir Tahun 2020 jumlah DPT 2.096.161 dan kehadiran pemilih 52,40%." pungkas mantan Jurnalis ini. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog