Skip to main content

Komisi A Minta Dispendukcapil Jangan Terapkan Aturan Multi Interpretasi

SURABAYAIMediabidik.Com– Rapat dengar pendapat (RDP) perihal kebijakan penonaktifan data kependudukan digelar oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya bersama Dispendukcapil Senin (1/7/2024) pagi

Arief Fathoni Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan, proses awal  verifikasi harus dilakukan oleh Kelurahan melalui aplikasi cek-in warga di awal tahun 2023.

"Artinya itu masa kadispendukcapil yang lama," ujar Arief Fathoni akrab disapa Thoni ditemui seusai rapat.

Ia mengungkapkan, bahwa proses verifikasi tersebut menghasilkan data 97 ribu warga dengan status tidak diketahui.

"Mungkin saat itu proses verifikasi ketika didatangi ke rumah pintunya tertutup dan lain sebagainya," kata Thoni.

Sehingga pada akhirnya, kata ia, mengambil pilihan paling sederhana tidak diketahui keberadaannya.

"Padahal sebenarnya orangnya ada," terang Thoni.

Kemudian gagasan proses pemutakhiran yang sudah pernah dilakukan tersebut, ia mengatakan ada fee back sekitar 30 ribu warga yang sudah terkonfirmasi

"Makanya tadi kami sampaikan kepada kadispendukcapil," kata Thoni

Ia menyampaikan agar mengintensifkan infrastruktur penunjang kegiatan tersebut agar sesuai dengan tujuannya.

"Dengan cara apa," kata Thoni.

Menurut legislator dari fraksi partai Golkar ini, kantor kantor kelurahan diberikan petunjuk teknis secara tertulis sehingga SDM di kelurahan itu tidak menerapkan aturan dengan multi interpretasi

"Warga Surabaya itu kan masyarakat pekerja," kata Thoni

Artinya, lanjut ia, ketika mereka yang sudah bekerja pro aktif datang, maka SDM di kantor kelurahan itu metode pelayanan sama,

"Seperti jawabannya sama dan yang ditanyakan juga sama, melalui apa, yaitu petunjuk teknis secara tertulis, itu yang  kami sampaikan," tutur Thoni.

Sehingga, ia berharap, proses birokrasi  yang tidak terlalu panjang seperti surat pernyataan yang sudah di tanda tangani oleh  Ketua RT

"Tapi untuk meminta tanda tangan ketua  RW itu sulit, ya sudah cukup di level ketua RT saja," tutur Thoni. 

Menurut ia, sebenarnya itu hanya untuk mengkonfirmasi bahwa memang warga itu bertempat tinggal di kawasan tersebut.

"Yang paling tahu kan ketua RT nya," kata Thoni

Sedangkan Ketua RW, menurut ia, terkadang tempat tinggalnya agak jauh dengan lokasi ketua RT.

"Beda dengan pemukiman padat penduduk, itu dekat," kata Thoni.

Tetapi kalau di perumahan perumahan itu menurut ia, terkadang jauh dengan domisili rumah ketua RW dan ini untuk memutus mata rantai birokrasi yang terlalu ribet.

Sehingga menyusahkan masyarakat, terkait form surat pernyataan itu, menurut  ia, harus tersedia di kantor-kantor kelurahan sehingga warga cukup mengisi tanpa materai.

"Agar tidak membebani masyarakat kita
tutur," Thoni

Meski demikian, ia kembali berharap, agar dispendukcapil untuk segera melaksanakan hal tersebut.

Agar proses pemuktahiran kependudukan ini bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan,"imbuh Thoni.

Problematika yang muncul saat ini, ia mengatakan warga yang merasa tidak pernah pindah ternyata masuk dalam  usulan blokir

"Lah itu jangan sampai tidak terjadi lagi," kata Thoni

Selain itu, lanjut ia juga untuk menjawab kegelisahan masyarakat bahwa sebagian masyarakat menyakini bahwa ini sudah dinonaktifkan

"Padahal ini prosesnya masih di usulkan," kata Thoni

Kewenangan untuk menonaktifkan data kependudukan ini, ia menyebut, ada di  Dirjen Dukcapil kementerian dalam negeri

Bahkan pemkot dalam rapat, kata ia akan terus melakukan verifikasi sehingga tidak ada lagi kesalahan administrasi di lapangan.

"Seperti rumahnya ada dan orangnya juga ada," kata Thoni

Tetapi ternyata dalam survey melalui aplikasi cek-in di awal 2023 itu, kata ia dinyatakan penduduk tidak diketahui lagi.

"Lah ini ke depan saya berharap dilakukan perbaikan lagi, sehingga tujuan kebijakan  ini bisa terlaksana dengan baik "harap Thoni

Ditanya apakah kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, ia menegaskan, kalau dikaji ulang tidak

"Karena endingnya bagus untuk semua masyarakat," kata Thoni.

Tetapi segala ketidaksempurnaan dalam proses verifikasi awal 2023 tersebut, ia menegaskan, jangan sampai terulang lagitu,"pungkas Thoni.

Sementara itu, Eddy Christijanto Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengatakan, rapat dengan komisi A terkait data yang di blokir atau dinonaktifkan

"Pertama saya sampaikan, bahwa yang berhak untuk melakukan penonaktifan atau pemblokiran data itu ada di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil, bukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota termasuk kota Surabaya,"ujar Eddy Christijanto ditemui seusai rapat.

Ia menjelaskan, data yang pernah dipublish ke masyarakat adalah data yang ditemukan dari hasil pemuktahiran oleh kelurahan dan kecamatan selama tahun 2023

"Di data itu terdapat 97 ribu yang tidak diketahui atau pindah luar kota, Nah data  itu mau saya apa kan kalau statusnya seperti itu," terang Eddy

Meski demikian pada akhirnya, pihaknya berkeinginan untuk mendapatkan hak  jawab atau klarifikasi kepada warga secara langsung.

"Kalau saya tahu nomer hpnya (Warga), akan saya telpon satu per satu, tapi kan tidak ada nomer hp nya," ungkap Eddy.

Sehingga, kata ia, pihaknya mempublish supaya warga menyampaikan secara  langsung terkait keberadaan dan posisinya ada dimana.

"Misalkan saya ada pak, posisi saya ada di sini pak dan sesuai dengan alamat pak seperti itu," kata Eddy

Untuk membuktikan peryataan itu, menurut ia, cukup dengan surat pernyataan yang diketahui oleh ketua RT dan RW, "Hanya itu saja," kata Eddy

Ia menjelaskan, dari data tersebut akan dilaporkan kepada kelurahan, menurutnya karena yang mempunyai akun untuk bisa membuka dan menutup data cek-in.

"Itu adalah lurah," tegas Eddy.

Sehingga, lanjut ia lurah yang akan  merubah data itu dan pihaknya hanya mendapatkan hasilnya.

"Selama 1 minggu ini sudah ada sekitar 4446 yang sudah melakukan klarifikasi atau verifikasi baik itu posisinya ada, atau mereka sudah pindah atau sudah  meninggal dan yang meninggal ada 21," papar Eddy

Sedangkan data warga yang masih aktif tersebut, ia menegaskan sama sekali belum dikirim ke Kemendagri

"Jadi semua data masih aman," pungkas Eddy. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar

Selain Bangun Pasar Karah, Ada 6 Pasar Tradisional yang Jadi Prioritas Tahun Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) akan membangun Pasar Modern di Jalan Karah dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliiar dengan luas lahan 6000 M2.  Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, itukan relokasi dari pasar tradisional di seberang jalan yang kondisinya tidak layak, arahan bapak walikota semua pasar yang pedagangnya tumpah ke jalan harus masuk kedalam. Seperti pasar Keputran, pasar Simo , Tembok, pabean dan Karah jadi prioritas bapak walikota. "Pasar Karah ini kan sudah tidak layak pasarnya, jadi mereka makan jalan/gang dan mereka akan dirapikan dan ditata semua di lokasi baru. Nantinya bekas pasarnya dibuat gedung serbaguna untuk kepentingan warga setempat. "ujar Iman kepada media ini, Kamis (18/1/2024).  Masih menurut Iman, rencana relokasi pasar itu sudah rencana lama dari dulu, namun dikarenakan kena Covid jadi rencana itu ter

Sinergi Bersama Pemprov, Bank Jatim Fasilitasi Penyaluran Bansos dan Zakat Produktif

JOMBANG|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Salah satu yang baru saja dilakukan, yaitu dengan turut serta memfasilitasi kegiatan penyerahan bantuan zakat produktif untuk modal usaha ultra mikro dan bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas, Program Keluarga Harapan (PKH) lansia, penanggulangan kemiskinan ekstrem, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).  Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jombang, pada Minggu (17/9/2023) sore tersebut, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Manajemen Risiko Bank Jatim Eko Susetyono, Pemimpin Cabang Bank Jatim Jombang Mutaalifin Efendhy, jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jatim, jajaran pejabat OPD di lingkup Pemkab Jombang, serta ratusan Keluar