Komisi D Dukung Langkah Disperinaker Buka Posko Pengaduan THR

Mediabidik.Com–Komisi D DPRD Kota Surabaya menilai adanya pembukaan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Pemkot Surabaya sudah sangat tepat. Pasalnya, THR bagi buruh pekerja di Surabaya jelang lebaran merupakan haknya para pekerja.

Seperti diketahui sebelumnya ,Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya siap mengawal Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja. Makanya, Pemkot Surabaya membuka posko pengaduan THR mulai hari ini, Senin (3/4/2023). Bahkan, pemkot juga sudah menyiapkan nomor hotline dan juga nomor WhatsApp.

"Jadi, kami siapkan tiga kanal aduan THR. Untuk posko pengaduan THR kami buka di dua tempat, yaitu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dan kantor Disperinaker di Jalan Penjaringan Asri nomor 36. Sedangkan nomor hotline dan nomor WA-nya di nomor 0882000667287," kata Kepala Disperinaker Surabaya, Achmad Zaini, di ruang kerjanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono mengatakan, pembukaan posko pengaduan THR merupakan itikad baik Walikota Eri Cahyadi, dimana setiap warga Kota Surabaya yang bekerja mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Jangan sampai orang yang bekerja di Surabaya tidak mendapatkan THR. Karena sudah di amanatkan UU dimana setiap pengusaha wajib memberikan hak karyawan nya berupa THR,"ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (05/04/2023).

Tjutjuk menerangkan jika memang ada pekerja, buruh, yang belum menerima THR segera melapor ke Disperinaker Kota Surabaya, sehingga bisa langsung di follow up.

"Ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya sangat peduli terhadap wong cilik yaitu pekerja, karena hari raya idul Fitri ini momen yang didambakan oleh para pekerja setelah satu tahun bekerja, maka berhak mendapatkan gaji tambahan berupa THR," terang politisi PSI Surabaya ini.

Tjutjuk Supariono kembali mengatakan, Komisi D juga siap mengawal jika terjadi penyimpangan terhadap pembayaran THR, maka kami siap mengawal 1x24 jam.

"Tapi kami berharap para pengusaha di Surabaya jangan sampai mengabaikan, melalaikan tugasnya dalam memberikan THR," kata anggota Fraksi PSI Surabaya ini.

Dirinya menegaskan, maksimal THR karyawan diberikan H-7 lebaran sudah clear semua. Mengapa, karena H-7 umumnya orang sudah persiapkan kebutuhan lebaran seperti, kue-kue kering, baju lebaran.

"Saya berharap langkah Disperinaker Kota Surabaya diikuti oleh teman-teman serikat pekerja, untuk mengawal THR para pekerja," pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog