Skip to main content

Aning : Pedestrian Baru Harus Mampu Atasi Kemacetan di Surabaya

Mediabidik.Com– Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ST menilai, pembangunan pedestrian baru benar-benar harus mempu mengatasi kemacetan di Surabaya.

Seperti diketahui, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota  Surabaya, akan membangun pedestrian baru di tiga kawasan dengan nilai anggaran sebesar Rp15 miliar.

"Harus dimaknai fungsi pedestrian itu apakah hanya berfungsi sebagai estetika badan jalan saja, apa juga untuk pejalan kaki, atau berfungsi mengurangi kemacetan. Jadi lintas OPD juga harus dikomunikasikan, sebelum buat pedestarian baru,"ujar Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa (11/04/2023).

Ia menjelaskan, ada 25 titik kemacetan di Surabaya dan solusinya adalah menambah ruas badan jalan atau pedestrian. Jadi jangan sampai penambahan pedestrian, problem sosial soal kemacetan malah tidak terselesaikan. 

"Pedestrian itu kan terkait dengan jalan, sehingga harus dikomunikasikan juga dengan Dinas Perhubungan sekaligus bisa menganalisa bagaimana mengurai kemacetan, bukan tambah macet ketika ada pedestarian baru,"tegas politisi PKS Kota Surabaya ini.

Aning Rahmawati menerangkan, pedestrian baru juga harus bisa mengintegrasikan dengan transportasi publik yang menjadi prioritas pembangunan Kota Surabaya sampai tahun 2024. 

Sehingga, jelas Aning, dari sini DSDABM Kota Surabaya harus bisa menganalisa, apakah pedestrian baru yang akan dibangun apakah itu terkoneksi dengan kebutuhan akses transportasi publik.

"Disini fungsi pedestrian itu berfungsi, jadi tidak hanya sekedar estetika bahu jalan saja. Tapi memang betul-betul difungsikan untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan ini,"tutur Aning Rahmawati.

Lebih lanjut Aning mengatakan, pedestrian juga harus bisa menjadi bahu jalan khusus untuk transportasi publik. Karena, di RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 prioritas adalah pembangunan transportasi publik yang terintegrasi.

"Otomatis pedestrian ini juga harus terkoneksi kan dengan transportasi publik di Surabaya, harus bisa mengurai kemacetan, mempermudah halte-halte yang ada agar tidak terhalang dengan pedestarian,"terang Aning.

Karena, tambah Aning, beberapa pedestrian yang ada ternyata tidak konek dengan penyiapan sarana dan prasarana transportasi publik.

"Sehingga menimbulkan problem dari halte-halte yang ada di Surabaya. Jadi kami minta ada koordinasi antara DSDABM dengan Dishub Surabaya, agar nantinya terealisasi juga sarana dan prasarana transportasi publik, terutama halte,"ungkap Aning Rahmawati.

Sebelumnya, Senin kemarin (10/04/2023) Kabid Jembatan dan Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Adi Gunita mengatakan tiga pedestrian baru tersebut akan dibuat di Jalan KH Mas Mansyur, Gembong dan Dharmahusada. Masing-masing panjang pedestarian bervariasi sekitar 900 meter dan 800 meter.

"Kalau yang di Jalan KH Mas Mansyur dan Gembong hampir 1 kilometer (900 meter) sedangkan di Jalan Dharmahusada sepanjang 800 meter," pungkas Adi Gunita. (red)

Teks foto : Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni