Skip to main content

DPRKPP Berikan Surat Peringatan ke Penghuni Rusun yang Lulus Dari Status Miskin

Mediabidik.Com - Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) kota Surabaya yang akan mengosongkan penghuni rusun yang telah lulus dari status miskin, masih terus dipetakan. DPRKPP sudah memberikan surat peringatan terkait dengan penghuni rusun yang sudah lulus dari status miskin sejak 26 November 2022 hingga September tahun ini seusai dengan aturan Perwali nomor 83 tahun 2022.

Kepala DPRKPP kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan selama setahun ini pihaknya sudah memberikan surat peringatan untuk meninggalkan rusun, namun karena ada penolakan dan keberatan dari penghuni rusun, pihaknya pun memilih untuk melakukan pemetaan dengan melihat kapasitas atau tingkat kesejahteraan. "Jadi kita masih petakan dulu, dan melihat perkasusnya. Karena pak wali kota (Eri Cahyadi) juga meminta untuk perbaiki taraf pendapatan mereka dengan program padat karya yang dicanangkan tahun ini," kata Irvan, Kamis (13/4/23).

Setelah dipantau pendapatanya ada peningkatan barulah pihaknya mempertimbangkan penghuni untuk keluar. "Jadi untuk keluar dari rusun kami melihat kemampuannya dulu, apakah mampu mengontrak atau mencicil rumah atau tidak lewat peningkatan penghasilan dari program padat karya,"terang Irvan.

Pemetaan dan pemantauan itu dikatakan Irvan, dengan melihat aplikasi e-rusun yang saat ini terus dilakukan updating data yang saat ini ditambahi dengan pendapatan dari penghuni rusun. "Dipetakan ulang melalui aplikasi e-rusun. Ketika sudah disentuh dengan padat karya, kalau meningkat dengan melihat pendapatan maka bisa segera untuk diminta meninggalkan rusun,"ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku setiap saat melakukan pengecekan atau pemantauan itu agar penghuni juga tidak mengalihkan ke keluarga atau kerabat terdekatnya, karena masih ada yang melakukan pengalihan tersebut. "Tiap bulan kami mengeluarkan penghuni rusun,"ungkap mantan Kadishub Surabaya itu.

Saat ini ada 25 ribu penghuni rusun dengan 5 ribu unit dan 207 blok atau tower. Ia juga sudah mengaku sampai saat ini sudah melakukan verifikasi data penghuni rusun yang sudah lolos dari status miskin. "Sampai saat ini baru 50 persen yang sudah kami lakukan verifikasi,"jelasnya.

Pengosongan penghuni rusun yang sudah lolos dari miskin itu bertujuan untuk meminimalisir jumlah antrean yang sampai dengan saat ini mencapai 12 ribu orang. 

Lebih lanjut ia menjelaskan untuk tarif retribusi pemakaian rumah susun dengan besaran nilai harga sewa hunian rusunawa per unit, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.

"Tarif sewa rumah susun sederhana sewa dalam pengelolaan Pemkot Surabaya dengan nilai terendah sebesar Rp 10 ribu dan yang tertinggi sebesar Rp 164 ribu," pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni