Skip to main content

Divisi Hukum PSI Minta Polri Ungkap Siapa Aktor Intelektual Dalam Investasi Bodong

Mediabidik.Com - DPD PSI Surabaya menyikapi kasus investasi bodong koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NSMI), pada Minggu (16/04/2023). Turut hadir sejumlah korban koperasi NSMI, diantaranya Sri Hartiningsih, yang viral setelah video kehadirannya saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri.

Ketua DPD PSI Surabaya Erik Komala mengatakan, Divisi Hukum DPD PSI Kota Surabaya menerima 107 surat kuasa bantuan hukum dari para korban koperasi NSMI. 

"Kita dan para korban menutut supaya polri mengusut tuntas dengan mengungkap aktor intelektual. Karena dicurigai dia ini juga menjadi aktor intelektual kasus investasi bodong koperasi lain, dengan modus yang sama," terangnya.

Erik menambahkan, kalau kasus ini berhenti hanya sampai pada penetapan pimpinan NSMI Kristian Anton, yang saat ini berstatus DPO, maka di khawatirkan kasus serupa akan terulang.

"Sedangkan para korban tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena dalam putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya, aset NSMI sekitar Rp 700 juta. Padahal  kerugian seluruh korban yang lapor ke PSI sekitar Rp 79 milyar. Belum daerah lainnya," jelasnya.

Erik menegaskan PSI Kota Surabaya akan mengawal kasus ini, baik tuntutan pidana maupun kode etik profesi Polri. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Propam atas aduan DPD PSI Kota Surabaya menyebutkan, ditemukannya bukti keterlibatan perwira polisi Polres. Atas nama AKP Sudarwoco Kasat Binmas Polres Nganjuk.

"Kabarnya Senin (17/04/2023) tim dari Mabes Polri datang ke Polda Jatim berkaitan dengan perkara ini," ujarnya.

Sementara itu Sri Hartiningsih mengatakan, kasus investasi bodong berkedok kemitraan usaha budidaya lebah madu, bermula dari ketertarikannya karena sosialisasi nya dilakukan di kantor polres.

"Ada di Polres Kediri, Nganjuk, Madiun dan Lamongan. Selain itu ada beberapa anggota polisi yang menjadi agen. Ditambah pula koperasi ini resmi," ujarnya.

Lebih lanjut Sri Hartiningsih mengatakan, ada beberapa koperasi dibeberapa daerah dengan modus yang sama tapi dikendalikan di Kediri. Seperti Koperasi NSMI.

"Kasus ini sudah kita laporkan sejakntahun 2021. Sepanjang waktu itu ada beberapa kasus yang sama. Seperti PT MBM yang juga budidaya klancen (lebah madu) dan ada yang budidaya tokek. Karenanya kita curiga aktor intelektual sama," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama