Skip to main content

Divisi Hukum PSI Minta Polri Ungkap Siapa Aktor Intelektual Dalam Investasi Bodong

Mediabidik.Com - DPD PSI Surabaya menyikapi kasus investasi bodong koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia (NSMI), pada Minggu (16/04/2023). Turut hadir sejumlah korban koperasi NSMI, diantaranya Sri Hartiningsih, yang viral setelah video kehadirannya saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri.

Ketua DPD PSI Surabaya Erik Komala mengatakan, Divisi Hukum DPD PSI Kota Surabaya menerima 107 surat kuasa bantuan hukum dari para korban koperasi NSMI. 

"Kita dan para korban menutut supaya polri mengusut tuntas dengan mengungkap aktor intelektual. Karena dicurigai dia ini juga menjadi aktor intelektual kasus investasi bodong koperasi lain, dengan modus yang sama," terangnya.

Erik menambahkan, kalau kasus ini berhenti hanya sampai pada penetapan pimpinan NSMI Kristian Anton, yang saat ini berstatus DPO, maka di khawatirkan kasus serupa akan terulang.

"Sedangkan para korban tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena dalam putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya, aset NSMI sekitar Rp 700 juta. Padahal  kerugian seluruh korban yang lapor ke PSI sekitar Rp 79 milyar. Belum daerah lainnya," jelasnya.

Erik menegaskan PSI Kota Surabaya akan mengawal kasus ini, baik tuntutan pidana maupun kode etik profesi Polri. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Propam atas aduan DPD PSI Kota Surabaya menyebutkan, ditemukannya bukti keterlibatan perwira polisi Polres. Atas nama AKP Sudarwoco Kasat Binmas Polres Nganjuk.

"Kabarnya Senin (17/04/2023) tim dari Mabes Polri datang ke Polda Jatim berkaitan dengan perkara ini," ujarnya.

Sementara itu Sri Hartiningsih mengatakan, kasus investasi bodong berkedok kemitraan usaha budidaya lebah madu, bermula dari ketertarikannya karena sosialisasi nya dilakukan di kantor polres.

"Ada di Polres Kediri, Nganjuk, Madiun dan Lamongan. Selain itu ada beberapa anggota polisi yang menjadi agen. Ditambah pula koperasi ini resmi," ujarnya.

Lebih lanjut Sri Hartiningsih mengatakan, ada beberapa koperasi dibeberapa daerah dengan modus yang sama tapi dikendalikan di Kediri. Seperti Koperasi NSMI.

"Kasus ini sudah kita laporkan sejakntahun 2021. Sepanjang waktu itu ada beberapa kasus yang sama. Seperti PT MBM yang juga budidaya klancen (lebah madu) dan ada yang budidaya tokek. Karenanya kita curiga aktor intelektual sama," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni