"Karena masih banyak kasus anak di Surabaya yang mencuat ke permukaan, dan ini luput dari perhatian Pemkot Surabaya,"ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba kepada wartawan di Surabaya, Senin (17/04/2023).
Ia mencontohkan, di Surabaya kasus anak di Sekolah masih saja bermunculan, belum lagi kasus narkotika, gengster yang meresahkan warga. Apakah ini bisa dibilang Surabaya sebagai kota layak anak.
Politisi PKB Kota Surabaya ini menjelaskan, Perda Perlindungan Anak Kota Surabaya yang disahkan jelang peringatan Hari Kartini 21 April 2023, jangan menjadi macan kertas.
Karena, jelas Camelia Habiba, upaya Pemkot Surabaya dalam menangani kasus intoleransi penyimpangan perilaku anak dan remaja masih minim.
"Harapan kami permasalahan penyimpangan perilaku anak, jangan bilang anak nakal ya tapi penyimpangan di Surabaya bisa tertangani dengan baik," tegas Ketua Fatayat NU Kota Surabaya ini.
Camelia Habiba kembali menambahkan, untuk nol masalah anak di Surabaya ya tidak mungkin. Namun, bagaimana kita bisa memanajemen masalah anak dengan baik.
Untuk itu, terang Camelia Habiba, Pemkot Surabaya telah menyiapkan kan perangkat regulasi perlindungan anak. Dan kami di dewan berharap seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam menangani kasus intoleransi perilaku anak dan remaja.
"Predikat Surabaya sebagai kota layak anak janganlah dijadikan sesuatu yang membanggakan. Justru ini harus menjadi introspeksi diri atau Muhasabah, apakah benar Surabaya ini patut mendapatkan predikat kota layak anak ke dua di dunia," tutur Ning Habiba sapaan Camelia Habiba.
Dirinya kembali mengatakan, momentum Hari Kartini dirinya berharap para ibu-ibu menjadi pelita bagi keluarga. Karena penyimpangan perilaku kenakalan anak bermula dari lingkungan keluarga.
"Artinya seluruh ibu atau perempuan di Surabaya wajib memiliki jiwa apa yang dimiliki oleh Kartini. Karena anak hari ini adalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa dan negara yang kita cintai ini,"pungkas Habiba. (red)
Comments
Post a Comment