Reses Hari Pertama, Anas Karno Masih Temukan Warga yang Belum Dapat Bansos

Mediabidik.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mengawali hari pertama masa reses sidang ke IV persidangan ke I tahun anggaran 2022, dengan sambung roso bersama warga RW 01 Kelurahan Medokan Semampir, pada Rabu (12/10/2022).

Berbagai persoalan diutarakan warga, kepada legislator PDIP Surabaya tersebut. Masumah salah seorang warga yang hadir menyampaikan, jika dirinya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

"Suami saya kuli bangunan yang penghasilannya tidak tentu. Untuk makan sehari-hari kadang saya utang kepada tetangga. Untuk bayar sekolah anak saya, utang ke pemilik kos tempat saya tinggal," ujarnya.

Lebih lanjut ibu anak 1 ini mengatakan, kalau dulu di tahun 2020, saat mulai pandemi dirinya sempat mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah.

"Namun ketika bantuan dialihkan berupa sembako, saya tidak pernah dapat lagi. Malah ada warga yang punya mobil, punya rumah mewah, dapat sembako. Sedangkan saya yang kondisi begini tidak dapat sembako," imbuhnya dengan suara menahan tangis di depan Anas Karno.

Masumah menceritakan dirinya sekarang tinggal di kamar kos dengan sewa Rp 800 ribu tiap bulan. Setelah rumah mertua yang ditumpanginya untuk tinggal dijual.

"Uang sewanya mahal. Karenanya saya berharap bisa tinggal dirumah susun," pungkasnya.

Anas Karno prihatin dengan kondisi tersebut. "Jangan sampai ada warga Surabaya yang sebenarnya berhak mendapatkan bansos malah tidak dapat. Saya akan kawal warga ini mendapatkan haknya," ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya segera melakukan komunikasi dengan Lurah maupun Camat, dimana warga tersebut tinggal.

"Lurah dan Camat harus melihat betul kondisi warganya. Kondisi ini harus segera diatasi dan dituntaskan," tegasnya. (red)

Teks foto : Masumah warga RW 01 Kelurahan Medokan Semampir saat mengadukan nasibnya ke Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog