Skip to main content

Reses Hari Pertama, Anas Karno Masih Temukan Warga yang Belum Dapat Bansos

Mediabidik.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mengawali hari pertama masa reses sidang ke IV persidangan ke I tahun anggaran 2022, dengan sambung roso bersama warga RW 01 Kelurahan Medokan Semampir, pada Rabu (12/10/2022).

Berbagai persoalan diutarakan warga, kepada legislator PDIP Surabaya tersebut. Masumah salah seorang warga yang hadir menyampaikan, jika dirinya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

"Suami saya kuli bangunan yang penghasilannya tidak tentu. Untuk makan sehari-hari kadang saya utang kepada tetangga. Untuk bayar sekolah anak saya, utang ke pemilik kos tempat saya tinggal," ujarnya.

Lebih lanjut ibu anak 1 ini mengatakan, kalau dulu di tahun 2020, saat mulai pandemi dirinya sempat mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. 

"Namun ketika bantuan dialihkan berupa sembako, saya tidak pernah dapat lagi. Malah ada warga yang punya mobil, punya rumah mewah, dapat sembako. Sedangkan saya yang kondisi begini tidak dapat sembako," imbuhnya dengan suara menahan tangis di depan Anas Karno.

Masumah menceritakan dirinya sekarang tinggal di kamar kos dengan sewa Rp 800 ribu tiap bulan. Setelah rumah mertua yang ditumpanginya untuk tinggal dijual.

"Uang sewanya mahal. Karenanya saya berharap bisa tinggal dirumah susun," pungkasnya.

Anas Karno prihatin dengan kondisi tersebut. "Jangan sampai ada warga Surabaya yang sebenarnya berhak mendapatkan bansos malah tidak dapat. Saya akan kawal warga ini mendapatkan haknya," ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya segera melakukan komunikasi dengan Lurah maupun Camat, dimana warga tersebut tinggal. 

"Lurah dan Camat harus melihat betul kondisi warganya. Kondisi ini harus segera diatasi dan dituntaskan," tegasnya. (red) 

Teks foto : Masumah warga RW 01 Kelurahan Medokan Semampir saat mengadukan nasibnya ke Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua