Skip to main content

Ini Alasan Eri Cahyadi Rotasi 320 Pejabat Pemkot Surabaya

Mediabidik.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan rotasi dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawasan dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Grahad Sawunggaling, Rabu (12/10/2022). Kala itu, ia merotasi dan melantik sebanyak 320 pejabat pemkot.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa para pejabat yang dilantik hari ini perlu dilakukan rotasi. Pertama, untuk mendekatkan dengan rumahnya masing-masing, karena pelayanan itu bisa maksimal kalau pejabat itu didekatkan dengan rumahnya atau wilayahnya.

"Kemarinnya ada salah satu pejabat yang sebenarnya pintar, tapi karena rumah dan tempat kerjanya jauh, makanya mungkin kurang maksimal memberikan pelayanan. Nah, saya ingin pelaksanaan pelayanan publik itu lebih efektif dan efisien, makanya kita dekatkan rumahnya dengan tempat kerjanya," kata Wali Kota Eri seusai pelantikan itu.

Kedua, pelayanan publik itu harus berhenti di kelurahan, berhenti di kelurahan dan harus berhenti di kelurahan ke depannya. Berarti, kalau si pejabat ini dekat antara rumah dan tempat kerjanya, maka dia akan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga Surabaya.

"Dengan cara itu, saya berharap mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi dan bersinergi dengan berbagai stakholder untuk mensejahterakan warga Kota Surabaya. Makanya dalam rotasi ini kita dekatkan mereka ke rumahnya masing-masing," ujarnya.

Ketiga, untuk memberikan suasana yang baru. Sebab, sejak awal dia sudah menyampaikan bahwa para pejabat itu harus dirotasi untuk meningkatkan kemampuannya. Menurutnya, kalau sudah 5 tahun berada di suatu jabatan, biasanya bosen, makanya inilah waktunya untuk dirotasi atau diputar.

"Jadi, ini salah satu caranya untuk meningkatkan dan menaikkan kemampuan manajerial mereka supaya lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, syarat untuk menjadi kepala dinas dan camat itu harus pernah memimpin di beberapa tempat, dan inilah saatnya. Intinya, kalau dia di camat terus tidak bisa, karena dia tidak pernah memegang anggaran besar, makanya perlu perlu dirotasi," katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan pesan khusus yang perlu dicamkan oleh para pejabat pemkot dan pesan itu berulang kali disampaikan pada saat pelantikan itu. Pesan larangan itu adalah meminta para pejabat itu untuk tidak mengatakan akan disampaikan ke Pemkot Surabaya.

Menurutnya, para pejabat itu adalah warga Kota Surabaya. Pemkot Surabaya adalah jubah, rumah bagi para pejabat itu. Bahkan, para pejabat itu menangis, bersedih dan bahagia dengan mengatasnamakan Pemkot Surabaya. Yang perlu diingat juga adalah pendapatan para pejabat itu berasal dari pajak warga Kota Surabaya.

"Berarti kalau ada masalah di bawah, jangan pernah mengatakan bahwa nantinya akan disampaikan kepada Pemkot Surabaya. Lha ini tidak jelas, wong pejabat pemkot mengatakan seperti itu. Pemkot Surabaya itu adalah rumah kita, baju kita, kalau kita bilang seperti itu, berarti kita merusak baju kita, merobek baju kita sendiri. Jadi, pejabat Pemkot Surabaya tidak boleh ngomong seperti itu, inilah yang berulang kali saya sampaikan tadi," tegasnya.

Bagi Wali Kota Eri, pelayanan publik itu kalau ada masalah warga disuruh duduk, dan pejabat itulah yang mencoba menghubungi dinas, tidak lagi disuruh keliling ke dinas-dinas. Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta ke depannya semua pelayanan harus berhenti di kelurahan. Perintah ini juga berulang kali disampaikan dalam sambutan Wali Kota Eri ketika melantik para pejabat itu. 

"Saya juga berharap teman-teman terus berinovasi dan bersinergi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan warga Kota Surabaya," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua