Skip to main content

Ini Alasan Eri Cahyadi Rotasi 320 Pejabat Pemkot Surabaya

Mediabidik.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan rotasi dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawasan dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Grahad Sawunggaling, Rabu (12/10/2022). Kala itu, ia merotasi dan melantik sebanyak 320 pejabat pemkot.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa para pejabat yang dilantik hari ini perlu dilakukan rotasi. Pertama, untuk mendekatkan dengan rumahnya masing-masing, karena pelayanan itu bisa maksimal kalau pejabat itu didekatkan dengan rumahnya atau wilayahnya.

"Kemarinnya ada salah satu pejabat yang sebenarnya pintar, tapi karena rumah dan tempat kerjanya jauh, makanya mungkin kurang maksimal memberikan pelayanan. Nah, saya ingin pelaksanaan pelayanan publik itu lebih efektif dan efisien, makanya kita dekatkan rumahnya dengan tempat kerjanya," kata Wali Kota Eri seusai pelantikan itu.

Kedua, pelayanan publik itu harus berhenti di kelurahan, berhenti di kelurahan dan harus berhenti di kelurahan ke depannya. Berarti, kalau si pejabat ini dekat antara rumah dan tempat kerjanya, maka dia akan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga Surabaya.

"Dengan cara itu, saya berharap mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi dan bersinergi dengan berbagai stakholder untuk mensejahterakan warga Kota Surabaya. Makanya dalam rotasi ini kita dekatkan mereka ke rumahnya masing-masing," ujarnya.

Ketiga, untuk memberikan suasana yang baru. Sebab, sejak awal dia sudah menyampaikan bahwa para pejabat itu harus dirotasi untuk meningkatkan kemampuannya. Menurutnya, kalau sudah 5 tahun berada di suatu jabatan, biasanya bosen, makanya inilah waktunya untuk dirotasi atau diputar.

"Jadi, ini salah satu caranya untuk meningkatkan dan menaikkan kemampuan manajerial mereka supaya lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, syarat untuk menjadi kepala dinas dan camat itu harus pernah memimpin di beberapa tempat, dan inilah saatnya. Intinya, kalau dia di camat terus tidak bisa, karena dia tidak pernah memegang anggaran besar, makanya perlu perlu dirotasi," katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan pesan khusus yang perlu dicamkan oleh para pejabat pemkot dan pesan itu berulang kali disampaikan pada saat pelantikan itu. Pesan larangan itu adalah meminta para pejabat itu untuk tidak mengatakan akan disampaikan ke Pemkot Surabaya.

Menurutnya, para pejabat itu adalah warga Kota Surabaya. Pemkot Surabaya adalah jubah, rumah bagi para pejabat itu. Bahkan, para pejabat itu menangis, bersedih dan bahagia dengan mengatasnamakan Pemkot Surabaya. Yang perlu diingat juga adalah pendapatan para pejabat itu berasal dari pajak warga Kota Surabaya.

"Berarti kalau ada masalah di bawah, jangan pernah mengatakan bahwa nantinya akan disampaikan kepada Pemkot Surabaya. Lha ini tidak jelas, wong pejabat pemkot mengatakan seperti itu. Pemkot Surabaya itu adalah rumah kita, baju kita, kalau kita bilang seperti itu, berarti kita merusak baju kita, merobek baju kita sendiri. Jadi, pejabat Pemkot Surabaya tidak boleh ngomong seperti itu, inilah yang berulang kali saya sampaikan tadi," tegasnya.

Bagi Wali Kota Eri, pelayanan publik itu kalau ada masalah warga disuruh duduk, dan pejabat itulah yang mencoba menghubungi dinas, tidak lagi disuruh keliling ke dinas-dinas. Oleh karena itu, Wali Kota Eri meminta ke depannya semua pelayanan harus berhenti di kelurahan. Perintah ini juga berulang kali disampaikan dalam sambutan Wali Kota Eri ketika melantik para pejabat itu. 

"Saya juga berharap teman-teman terus berinovasi dan bersinergi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan warga Kota Surabaya," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni