Skip to main content

Gerak Cepat, Dispendukcapil Bantu Selesaikan Adminduk 6 Anak Penghuni Panti Bilyatimi

Mediabidik.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kota Surabaya bergerak cepat menangani permasalahan Administrasi Kependudukan (Adminduk) 6 anak eks Dolly yang tinggal di panti asuhan Bilyatimi jalan Dukuh Kupang XX No 40 Surabaya. 

Agus Imam Sonhaji kepala  Dispendukcapil kota Surabaya mengatakan, kemarin kita sudah dapat informasi kalau dokumennya sudah lengkap, nyatanya si anak itu tidak ada kejelasan tentang status orang tuanya. Kan tidak bisa ditulis kalau tidak ada nama orang tuanyatuanya, sehingga dia tergolong anak tidak tau asal usulnya. 

"Kemudian pengurus panti sama teman teman Dinsos atau kecamatan diarahkan di kepolisian untuk bikin berita acara dulu. Setelah diurus segala macam, ternyata sudah lengkap semua, setelah kita cek lengkap semua kemudian kita bantu selesaikan. Dan kemarin sudah selesai semua." terang Agus Sonhaji kepada media ini, Kamis (13/10/2022) saat ditemui diruang kerjanya. 

Kadispendukcapil menjelaskan, dari 6 anak penghuni panti ada 5 anak yang belum mempunyai NIK dan 1 anak yang sudah punya NIK tapi belum mempunyai kartu keluarga (KK) dan terdaftar di luar kota. 

Kemarin kita sudah kordinasi dengan pengurus panti nya diusahakan bisa masuk Surabaya, karena orang tuanya juga lengkap. Kemarin kita ditunjukkan datanya dan kita dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dinsos untuk kordinasi dengan TKSK disana, hanya untuk memastikan saja. 

"Intinya kalau orang tuanya oke, nanti kita bantu benahin, tinggal yang satu ini tok dan yang 5 sudah selesai semua, sehari sudah jadi, NIK, masuk KK nya panti, kita berikan akte kelahiran dan KIA. Yang penting mereka punya Adminduk, sehingga mereka bisa mendapatkan hak haknya, untuk daftar sekolah dan sebagainya. Dan semua data mereka masuk jadi satu ke panti asuhan." beber Agus. 

Untuk mengantisipasi hal serupa tidak terjadi kembali, kedepannya kita akan kordinasi dengan Dinsos untuk sosialisasi ke panti panti, karena panti kan kewenangannya Dinsos, kalau memang diperlukan untuk pengecekan disana. Kalau ada anak anak yang belum mempunyai kependudukan nanti akan kita bantu. 

"Kalau ada yang mempunyai indentitas, dan kemudian orang tuanya meninggal atau anak yatim, tidak mampu atau sebagainya. Itukan beda dengan tes case yang 5 ini, tapi kenapa kok lama gitu ya. Kayaknya ada mis komunikasi, seng kono ngiro wes mari, seng kene yo ngiro wes mari." pungkasnya. (red) 

Teks foto : Agus Imam Sonhaji Kadispendukcapil kota Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua