Skip to main content

Gerak Cepat, Dispendukcapil Bantu Selesaikan Adminduk 6 Anak Penghuni Panti Bilyatimi

Mediabidik.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kota Surabaya bergerak cepat menangani permasalahan Administrasi Kependudukan (Adminduk) 6 anak eks Dolly yang tinggal di panti asuhan Bilyatimi jalan Dukuh Kupang XX No 40 Surabaya. 

Agus Imam Sonhaji kepala  Dispendukcapil kota Surabaya mengatakan, kemarin kita sudah dapat informasi kalau dokumennya sudah lengkap, nyatanya si anak itu tidak ada kejelasan tentang status orang tuanya. Kan tidak bisa ditulis kalau tidak ada nama orang tuanyatuanya, sehingga dia tergolong anak tidak tau asal usulnya. 

"Kemudian pengurus panti sama teman teman Dinsos atau kecamatan diarahkan di kepolisian untuk bikin berita acara dulu. Setelah diurus segala macam, ternyata sudah lengkap semua, setelah kita cek lengkap semua kemudian kita bantu selesaikan. Dan kemarin sudah selesai semua." terang Agus Sonhaji kepada media ini, Kamis (13/10/2022) saat ditemui diruang kerjanya. 

Kadispendukcapil menjelaskan, dari 6 anak penghuni panti ada 5 anak yang belum mempunyai NIK dan 1 anak yang sudah punya NIK tapi belum mempunyai kartu keluarga (KK) dan terdaftar di luar kota. 

Kemarin kita sudah kordinasi dengan pengurus panti nya diusahakan bisa masuk Surabaya, karena orang tuanya juga lengkap. Kemarin kita ditunjukkan datanya dan kita dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dinsos untuk kordinasi dengan TKSK disana, hanya untuk memastikan saja. 

"Intinya kalau orang tuanya oke, nanti kita bantu benahin, tinggal yang satu ini tok dan yang 5 sudah selesai semua, sehari sudah jadi, NIK, masuk KK nya panti, kita berikan akte kelahiran dan KIA. Yang penting mereka punya Adminduk, sehingga mereka bisa mendapatkan hak haknya, untuk daftar sekolah dan sebagainya. Dan semua data mereka masuk jadi satu ke panti asuhan." beber Agus. 

Untuk mengantisipasi hal serupa tidak terjadi kembali, kedepannya kita akan kordinasi dengan Dinsos untuk sosialisasi ke panti panti, karena panti kan kewenangannya Dinsos, kalau memang diperlukan untuk pengecekan disana. Kalau ada anak anak yang belum mempunyai kependudukan nanti akan kita bantu. 

"Kalau ada yang mempunyai indentitas, dan kemudian orang tuanya meninggal atau anak yatim, tidak mampu atau sebagainya. Itukan beda dengan tes case yang 5 ini, tapi kenapa kok lama gitu ya. Kayaknya ada mis komunikasi, seng kono ngiro wes mari, seng kene yo ngiro wes mari." pungkasnya. (red) 

Teks foto : Agus Imam Sonhaji Kadispendukcapil kota Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni