Skip to main content

Anggaran Drainase Naik, Dewan Berharap Tidak Ada Lagi Revisi Program Pembangunan

Mediabidik.com – Komisi C DPRD Kota Surabaya berharap tidak ada revisi lagi dalam program pembangunan kota, ditengah naiknya anggaran penanganan banjir untuk tahun 2023.

"Jadi tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Walikota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi. Makanya pasca dua Walikota tersebut, kami minta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir," ujar Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (10/10/22).

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Surabaya serius pada Sistem Drainase, tampak pada kebijakan anggaran yang tidak tanggung - tanggung dalam program berkaitan dengan drainase.

Pada tahun 2022 Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 541,1 Miliar. Terbagi untuk tiga sub kegiatan diantaranya Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase, Rehabilitasi saluran drainase perkotaan serta pembangunan sistem drainase.

Direncanakan pada tahun 2023 Anggaran akan meningkat sebesar Rp867 Miliar. Sistem Drainase Perkotaan di Surabaya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 boezem penampung air.

Baktiono menjelaskan, anggaran sebesar Rp867 miliar itu total yang meliputi, drainase, box culvert, Yudit atau saluran air kecil maupun besar, dan kami berharap ditengah kota juga harus banyak dipasang box culvert. 

Contohnya, kata politisi senior PDIP Kota Surabaya ini, di jalan Embong Malang dimana ada gorong-gorong sejak zaman Belanda, jadi kami harap petugas DSDABM Surabaya rutin turun membersihkan gorong-gorong tersebut untuk cegah banjir di tengah kota.

"Gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter dan memang dibangun permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota," terang Baktiono.

Dirinya menerangkan, DSDABM Surabaya kami minta juga menangani saluran air yang ada di kampung-kampung atau di hilir, sehingga bisa terkoneksi dengan hulu.

"Jadi jangan dibangun drainase di hulunya saja atau tengah kota, tapi perlu diperbaiki hilirnya atau saluran drainase yang ada di kampung-kampung," tegas anggota dewan empat periode ini.

Baktiono kembali mengatakan, saluran kecil di gang-gang kampung meski hanya bisa dilewati sepeda motor yang belum ada salurannya wajib dipasang box culvert. 

"Kan box culvert bisa dipasang di tengah-tengah gang, jadi bukan dipinggir gang. Nah kami berharap kenaikan anggaran di 2023 tersebut bisa mencakup pembangunan box culvert sampai ke gang-gang kampung," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni